kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.633.000   -8.000   -0,30%
  • USD/IDR 18.135   100,00   0,55%
  • IDX 5.912   39,07   0,67%
  • KOMPAS100 769   5,82   0,76%
  • LQ45 587   4,49   0,77%
  • ISSI 203   0,67   0,33%
  • IDX30 333   2,19   0,66%
  • IDXHIDIV20 411   0,93   0,23%
  • IDX80 88   0,82   0,94%
  • IDXV30 111   0,16   0,14%
  • IDXQ30 107   0,26   0,24%

Patuhi SPP, Bank BUMN bentuk holding


Senin, 27 September 2010 / 10:06 WIB


Reporter: Andri Indradie | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan beberapa skenario untuk mendukung penguatan bank-bank BUMN lewat peleburan sebagai strategi memenuhi aturan kepemilikan tunggal alias single presence policy (SPP). Salah satunya adalah pembentukan investment holding yang akan memayungi empat bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI, dan Bank Tabungan Negara.

Bank Indonesia (BI) hanya memberi tenggat waktu sampai akhir Desember 2010 bagi perbankan menerapkan aturan SPP alias kepemilikan tunggal bank itu. Padahal persiapan investment holding tidak semudah membalik telapak tangan. Pembentukan holding itu membutuhkan restu parlemen, sehingga prosesnya relatif lama.

Makanya, Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN Parikesit Soeprapto menyatakan akan bertemu dan berdiskusi dengan BI. Kemungkinan besar pemerintah akan meminta pengecualian aturan SPP untuk bank-bank BUMN. Solusinya, ya, pembentukan holding bank-bank BUMN.

Sayang, Parikesit masih enggan mengungkapkan secara detil mengenai bentuk investment holding bank-bank BUMN tersebut. "Nanti saja kalau sudah matang hasilnya," ujarnya kepada KONTAN, Ahad (26/9).

BI membenarkan rencana pertemuan dengan pemerintah. Bahkan, sebenarnya bank sentral sudah merestui pemerintah membentuk holding. BI menilai, wacana sinergi bank-bank BUMN, apakah merger atau holding, bisa mengurangi overlapping di antara bank-bank plat merah. Cara ini juga terkait keinginan banyak pihak agar salah satu bank nasional bisa muncul menjadi bank kelas dunia.

Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad menuturkan, pada prinsipnya pemilik bank, dalam hal ini pemerintah, memiliki prioritas model sinergi apa yang paling ideal. "Tapi dari kami tentu saja ada aturan terkait. Mungkin dengan kebijakan SPP, pilihan paling lunak adalah holding," ujarnya, Jumat (24/9).

BI menilai, dengan aturan SPP dan holding, ke depan bank-bank BUMN bisa lebih fokus pada bisnis mereka dan tercipta konsolidasi yang lebih baik. "Ini nanti bisa didiskusikan action plan yang ingin dilakukan," cetusnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Teori, Strategi & Taktik Penagihan Kredit/ Piutang Macet Secara Dini & Terintegrasi Serta Efisien & Efektif

[X]
×