Reporter: Dina Farisah | Editor: Hendra Gunawan
MAKASSAR. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar berimbas kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan omzet di sektor ini turun rata-rata 15%.
Untuk itu, Kementerian Koperasi berharap perusahaan penjaminan mampu memback-up UMKM melalui penjaminan permodalan agar target pemerintah tahun ini sebanyak 200 ribu UMKM “naik kelas” bisa tercapai.
“Dampak kenaikan dolar terhadap UMKM sedang kami evaluasi, kebanyakan yang komponen bahan bakunya impor omzetnya turun 15%,” ujar Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo saat acara Temu Mitra UKM Naik Kelas bertema Meningkatkan Daya Saing UMK Menghadapi MEA di Celebes Convention Center Makassar Rabu (26/08).
Kendati demikian, dampak pelemahan rupiah dinilai belum terlalu menggoyahkan kebijakan pemerintah yang menargetkan di akhir 2019 sebanyak satu juta UMKM bisa “naik kelas “. Sebab berbagai kebijakan sudah disiapkan untuk menyiasati gejolak rupiah. Di antaranya menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah dimulai sejak 18 Juli.
Pemerintah sendiri menargetkan tahun ini KUR bisa tersalur Rp 30 triliun. Dengan adanya bantuan akses permodalan ini, tentu akan menguatkan posisi UMKM.
“Per 26 Agustus, posisi penyaluran KUR sudah Rp 205 miliar, karenanya kami optimistis UMKM mampu tumbuh dan tangguh menghadapi gejolak rupiah,” ujar Braman Setyo.
Langkah-langkah strategis lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM sehingga bisa tanggung menghadapi gejolak rupiah dan pasar bebas ASEAN 2015 ialah diturunkannya tingkat suku bunga KUR menjadi 12% dari tahun sebelumnya 22%.
Kementerian Koperasi juga mendorong 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengeluarkan kartu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), melakukan pendampingan kepada UMKM dengan mengerahkan 10 ribu pendamping, pelayanan gratis dan cepat Hak Cipta produk UMKM, dan memberikan akses permodalan dengan dukungan penuh perusahaan penjaminan.
“Harus diingat, 40% masalah UMKM adalah permodalan, dan Perum Jamkrindo dan Asippindo kami butuhkan untuk memberikan penjaminan kepada UMKM,” ujar Braman Setyo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawass Perum Jamkrindo.
Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar mengatakan siap menyukseskan program KUR. Menurutnya, Perum Jamkrindo telah menargetkan volume penjaminan mencapai Rp 81,78 triliun tahun ini, dengan di dalamnya termasuk target setengah dari Rp 30 triliun penjaminan KUR akan di back up satu-satunya BUMN penjamin ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
