Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) kembali merencanakan aksi penambahan modal melalui rights issue setelah sempat ditunda akibat pandemi, dan rencana penggabungan usaha dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR).
Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa bilang rencana rights issue kembali mencuat karena Gubernur Banten Wahidin Halim telah menyatakan komitmennya melakukan suntikan modal ke perseroan.
Baca Juga: Debitur yang direstrukturisasi bisa dapat tambahan kredit? Begini kata bankir
“Kami memang sedang menjajaki kembali rencana rights issue, sehingga jika Pemprov akan melakukan penyertaan modal maka dapat memanfaatkan aksi korporasi tersebut,” kata Fahmi kepada Kontan.co.id, Minggu (21/6).
Gubernur Wahidin akhirnya memutuskan untuk melakukan penyuntikan modal ke Bank Banten senilai Rp 1,9 triliun. Namun, dana tersebut sejatinya bukan dana segar melainkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten yang ada di Bank Banten.
Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni bilang konversi RKUD menjadi modal Bank Banten ini sesuai dengan Surat Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tertanggal 16 Juni 2020 bernomor 580/1135-ADPEMDA/2020.
“Surat ini menginformasikan kepada kami atas skema yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pemerintah Provinsi Banten agar menyehatkan bank dengan mengkonversi dana KASDA sebesar Rp 1,9 triliun sebagai penyertaan modal agar Bank Banten menjadi bank sehat,” ujar Andra Soni kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: Penurunan suku bunga dan konflik global akan menjadi penggerak kurs rupiah sepekan
Andra menambahkan Pemprov Banten sejatinya masih memiliki kwwajiban penyertaan modal senilai Rp 335,4 miliar dari total penyertaan senilai Rp 950 miliar kepada perseroan. Sisa penyertaan modal ini disebutnya akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.
