Penempatan Dana Bank di SBN Turun 6% MoM, Mulai Ada Rebalancing ke Kredit?

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penempatan dana perbankan pada Surat Berharga Negara (SBN) mulai menunjukkan penurunan setelah implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Pendalaman Pasar Uang (PPU).

Berdasarkan data per 21 September 2026, penempatan dana bank di SBN tercatat Rp1.109,52 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 6,03% secara month to month (mtm) dibandingkan posisi 21 Agustus 2026 yang mencapai Rp1.180,75 triliun.

Secara tahunan, pertumbuhan penempatan SBN juga melambat menjadi 15,98% yoy dari 16,84% yoy pada 21 Agustus 2026.

Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan justru masih menunjukkan pertumbuhan. Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,65% yoy, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan Juli 2026 sebesar 13,58%.

Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro mengatakan, penempatan surat berharga yang masih tinggi tidak serta-merta menunjukkan bank enggan menyalurkan kredit.

Menurut dia, surat berharga tetap memiliki fungsi penting sebagai liquidity buffer serta instrumen pengelolaan aset dan liabilitas bank.

"Kalau SRBI atau SBN-nya besar, itu tidak berarti dia tidak eager untuk melakukan good deal," kata Solikin dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/9).

BI mencatat implementasi KLM PPU mulai menunjukkan respons dari perbankan. Hingga minggu pertama September 2026, jumlah bank yang memperoleh insentif KLM PPU meningkat dari 64 bank menjadi 68 bank.

Dalam skema tersebut, bank dengan rasio surat berharga terhadap total pendanaan di bawah 19% dapat memperoleh insentif hingga 2%. Namun, bank tidak harus selalu menjual surat berharganya untuk memenuhi rasio tersebut.

Solikin mengatakan, sejumlah bank memilih meningkatkan pendanaan atau DPK sehingga rasio surat berharga terhadap pendanaan dapat memenuhi ketentuan KLM.

"Kalau misalkan dia tidak bisa mengubah komposisi SSB-nya, tapi funding-nya ditingkatkan, DPK-nya, sehingga dia bisa memperoleh rasio itu," ujarnya.

Dari peningkatan jumlah penerima tersebut, terdapat tambahan likuiditas sekitar Rp48,42 triliun. Setelah memperhitungkan bank yang mengalami penurunan atau tidak memperoleh insentif, secara neto KLM PPU memberikan tambahan insentif likuiditas sekitar Rp14,8 triliun.

BI menilai tambahan likuiditas tersebut dapat membantu meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit.

Chief Economist PermataBank Josua Pardede mengatakan, penurunan penempatan SBN belum dapat langsung diartikan sebagai peningkatan penyaluran kredit.

Menurut Josua, KLM PPU memang mengubah perhitungan ekonomi bank dalam menentukan komposisi aset. Namun, transmisi akhirnya tetap bergantung pada permintaan kredit, kelayakan debitur, biaya dana, risiko kredit, kecukupan modal dan perbandingan imbal hasil setelah memperhitungkan risiko.

"KLM Pendalaman Pasar Uang berpotensi efektif mendorong pengurangan penempatan SBN, tetapi dampaknya terhadap kredit kemungkinan moderat dan tidak otomatis," jelas Josua.

Ia menambahkan, bank juga memiliki alternatif lain ketika mengurangi SBN. Dana tersebut dapat dialihkan ke saldo likuid di BI, transaksi antarbank, repo, surat berharga korporasi, valuta asing maupun instrumen likuid lainnya.

Karena itu, penurunan SBN belum tentu seluruhnya menjadi tambahan kredit baru.

Menurut Josua, permintaan kredit secara agregat memang cukup kuat, tetapi masih tidak merata. Kredit Juli 2026 tumbuh 13,58% yoy menjadi Rp9.135 triliun, ditopang kredit investasi yang tumbuh 25,13% dan kredit korporasi 22,10%. Namun, kredit UMKM hanya tumbuh 1,62%.

"Ukuran keberhasilan KLM sebaiknya bukan seberapa besar SBN perbankan turun, tetapi apakah penurunan tersebut diikuti peningkatan kredit baru yang benar-benar dicairkan ke sektor produktif," kata Josua.

Sejumlah bank sendiri mulai menunjukkan strategi yang lebih dinamis dalam mengelola portofolio surat berharga dan kredit.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan, perseroan terus mengoptimalkan portofolio aset dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kebutuhan likuiditas.

Bahkan sebelum KLM PPU berlaku, KB Bank telah menjaga rasio kepemilikan surat berharga terhadap total pendanaan mendekati batas KLM PPU. Dengan demikian, ketika kebijakan mulai berlaku, bank telah memenuhi ketentuan tanpa perlu melakukan penyesuaian signifikan terhadap porsi SBN.

Per Juli 2026, penempatan KB Bank di surat berharga mencapai Rp20,12 triliun, naik 6,1% secara year to date (YTD) dari Rp18,97 triliun pada Desember 2025. Sementara kredit mencapai Rp46,69 triliun, naik 5,22% YTD dari Rp44,37 triliun.

Sementara itu, Direktur Risk, Compliance, and Legal Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengungkapkan bahwa perseroan sudah melakukan rebalancing antara porsi SBN dan penyaluran kredit.

Menurut Ganda, kredit memberikan NIM yang umumnya lebih tinggi dibandingkan yield SBN. Namun, SBN tetap dibutuhkan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas dan kepatuhan regulasi.

"Bank sangat siap dan secara bertahap mengurangi penempatan SBN ketika permintaan kredit membaik," ujarnya.

Strategi serupa terlihat di PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, perseroan mengarahkan likuiditas yang tersedia ke portofolio yang berkaitan langsung dengan nasabah, baik melalui kredit maupun produk wealth.

Strategi pengelolaan neraca mempertimbangkan margin, pendapatan, permintaan kredit, biaya dana (cost of fund/CoF), serta tingkat bunga kredit.

Hingga Juli 2026, kredit CIMB Niaga mencapai Rp179,18 triliun, tumbuh 15,41% yoy dari Rp155,26 triliun. Sementara surat berharga turun 20,61% yoy menjadi Rp63,39 triliun dari Rp79,85 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News