Penertiban Dapur MBG Dikhawatirkan Picu Lonjakan Kredit Macet di Perbankan

Reporter: Aura Putri | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula menjadi salah satu peluang ekspansi kredit perbankan kini mulai menghadirkan risiko baru.

Penertiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menekan kualitas kredit bank yang membiayai pembangunan maupun operasional dapur MBG.

Risiko tersebut mencuat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan secara permanen 883 dapur MBG karena pelanggaran. Penghentian operasional ini berbeda dengan penutupan sebelumnya yang masih memungkinkan pembayaran tetap berjalan.

"Dapur yang disuspen secara permanen ini bukan seperti dulu yang ditutup tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah saya suspen, tutup, dan tidak dibayar," kata Kepala BGN Sudaryono, Senin (27/9/2026).

Sumber KONTAN menyebutkan, kredit untuk pengelola dapur MBG saat ini tersebar di sejumlah bank. Dalam pembiayaan tersebut, izin SPPG digunakan sebagai salah satu jaminan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena penghentian operasional dapur berpotensi mengganggu kemampuan debitur membayar kewajiban kepada bank. Bahkan, kredit bermasalah diperkirakan mulai meningkat pada September seiring penghentian sejumlah dapur MBG.

Per Mei 2026, BGN mencatat terdapat 4.581 SPPG yang dihentikan sementara. Angka tersebut menunjukkan besarnya jumlah dapur yang terdampak penertiban dan sekaligus menjadi potensi risiko bagi perbankan yang memiliki eksposur pembiayaan ke sektor tersebut.

Sejumlah bank memang telah menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk mendukung program MBG.

Pada Januari lalu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan BNI telah menyalurkan kredit Rp 1,5 triliun kepada 577 debitur untuk mendukung program MBG.

Di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), pembiayaan untuk pembangunan dapur SPPG mencapai Rp 53,5 miliar kepada 24 dapur per Mei 2026.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menyalurkan pembiayaan Rp 198 miliar kepada SPPG untuk mendukung operasional 211 dapur MBG per Maret 2026.

Eksposur tersebut membuat kualitas pembiayaan menjadi perhatian, terutama jika penghentian operasional dapur berlangsung dalam jumlah besar dan berdampak langsung terhadap arus kas debitur.

Bank diminta lakukan stress test

Meski demikian, BSI memastikan pembiayaan SPPG yang telah disalurkan masih dalam kondisi terjaga. BSI juga terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pembiayaan tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Semuanya pembiayaan SPPG masih terjaga, mengacu pada ketentuan Petunjuk Teknis BGN," kata Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar kepada KONTAN, Senin (10/8/2026).

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memetakan seberapa besar eksposur perbankan terhadap SPPG yang terdampak penghentian operasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tidak seluruh SPPG dibiayai oleh bank. Karena itu, OJK berharap penghentian sejumlah dapur MBG tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas kredit perbankan.

"Kami masih lihat perkembangan karena kasusnya masih berlanjut. Kami berharap tidak bermasalah semua dan jumlahnya tak signifikan," ujar Dian.

Namun, risiko tersebut tetap perlu diantisipasi. Ekonom INDEF Rizal Taufikurrahman menilai penghentian operasional SPPG dapat meningkatkan risiko kredit, khususnya bagi debitur yang sangat bergantung pada pendapatan dari program MBG.

Jika kondisi tersebut berlanjut, kualitas kredit perbankan berpotensi tertekan melalui kenaikan non-performing loan (NPL) dan peningkatan biaya pencadangan. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menggerus profitabilitas bank.

Karena itu, Rizal mendorong perbankan untuk segera melakukan stress test dan memetakan eksposur pembiayaan SPPG secara lebih rinci.

"Bank jangan sampai terjebak pada asumsi, karena program pemerintah maka kredit MBG otomatis aman," tegas Rizal.

Dengan demikian, penertiban dapur MBG menjadi ujian bagi perbankan untuk memastikan ekspansi kredit berbasis program pemerintah tetap dibarengi manajemen risiko yang memadai.

Bagi bank, status program pemerintah tidak serta-merta menghilangkan risiko gagal bayar di tingkat debitur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News