Pengamat Sebut Insentif PPN DTP Belum Dorong Asuransi Properti Ritel

Rabu, 28 Januari 2026 / 16:54 WIB

ILUSTRASI. Penjualan rumah di sebuah pameran di Tangerang Selatan (KONTAN/Baihaki) Perpanjangan insentif PPN DTP 100% pada 2026 dinilai belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan asuransi properti ritel.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% pada 2026 dinilai belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan asuransi properti ritel. Kontribusi segmen ritel masih relatif kecil, sementara bisnis asuransi properti hingga kini masih didominasi oleh segmen korporasi.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, rendahnya penetrasi asuransi properti ritel disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat terhadap risiko properti. Menurutnya, masyarakat cenderung menilai risiko tersebut relatif kecil, kecuali di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi atau daerah rawan bencana.

“Kesadaran masyarakat terhadap risiko properti masih rendah. Banyak yang menilai risikonya kecil, kecuali di wilayah yang padat penduduknya atau rawan bencana,” kata Irvan kepada Kontan, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, Irvan menilai kebijakan perpanjangan insentif PPN DTP hingga 2026 juga belum banyak mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam membeli asuransi properti ritel.

Lebih lanjut, Irvan menekankan bahwa peningkatan penetrasi asuransi properti ritel perlu didorong melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, khususnya di wilayah rawan bencana.

“Yang harus didorong adalah kesadaran masyarakat, terutama terhadap risiko bencana di daerah rawan bencana,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data terakhir Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pendapatan premi asuransi properti mencapai Rp 24,75 triliun per kuartal III-2025 atau tumbuh sebesar 5,4% secara year on year.

Lini asuransi properti tersebut berkontribusi sebesar 29,2% terhadap total pendapatan premi asuransi umum yang mencapai Rp 84,72 triliun.