Reporter: Umi Kulsum | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Poster mengenai pemberitahuan bagi warga Indonesia yang belum mendaftar sebagai peserta program JKN-KIS setelah 1 Januari 2019 akan mendapatkan sanksi administratif. BPJS Kesehatan mengklarifikasi informasi tersebut.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, poster yang tersebar di media sosial tersebut bukan dibuat oleh BPJS Kesehatan melainkan oleh pihak lain tanpa konfirmasi kepada BPJS Kesehatan.
"Dapat diiinformasikan bahwa poster tersebut telah dicabut. Diharapkan ke depannya tidak terjadi hal serupa," kata Iqbal saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Kamis (20/12).
Menurut dia, sanksi bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja atau yang lebih dikenal dengan peserta perorangan bukan dilakukan oleh BPJS Kesehatan melainkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
Adapun ketentuan mengenai sanksi telah dijabarkan dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018.
Adapun dalam poster tersebut disebutkan penduduk yang belum mendaftarkan diri dan anggota keluarganya setelah 1 Januari 2019 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan layanan publik tertentu meliputi izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor atau surat tanda nomor kendaraan (STNK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
