POJK Influencer Keuangan Akan Terbit Semester I-2026, Begini Bocoran Isinya

Jumat, 23 Januari 2026 / 03:40 WIB

ILUSTRASI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Rancangan POJK (RPOJK) tentang influencer keuangan. Targetnya terbit semester I 2026. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perkembangan terbaru soal penyusunan Rancangan POJK (RPOJK) tentang influencer keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penyusunan RPOJK tersebut sudah hampir dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan dapat terbit pada semester I-2026.

"Kami sudah hampir di ujung (prosesnya). Nanti selesai, semester ini selesai (semester I-2026)," ungkapnya saat ditemui seusai acara di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Friderica mengungkapkan, nantinya POJK tersebut akan mengatur soal influencer untuk semua sektor di industri keuangan. Jadi, bukan khusus untuk sektor tertentu saja.

Friderica menuturkan dalam penyusunan POJK mengenai influencer keuangan, OJK mesti menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. Dia bilang pertama-tama OJK harus membuat kajian dan berdiskusi dengan pelaku usaha.

"Selain itu, kami juga harus berdiskusi dengan market, satuan kerja di OJK, asosiasi industri, hingga pihak lain. Itu prosesnya cukup panjang, tetapi semua sudah dilalui," tuturnya.

Sebagai informasi, sebenarnya OJK sudah mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur soal influencer pasar modal (finfluencer). Namun, aturan dalam POJK itu memang dikhususkan untuk sektor pasar modal saja, bukan keseluruhan industri keuangan.

Dalam POJK 13/2025, tertuang aturan influencer yang memberi rekomendasi investasi wajib memiliki izin resmi (sertifikasi) dan kerja sama tertulis dengan perusahaan efek, serta melarang rekomendasi sembarangan untuk melindungi investor dari informasi menyesatkan.

Selain itu, influencer yang hanya mengajak masyarakat menjadi nasabah membutuhkan izin mitra pemasar, sedangkan mereka yang memberi analisis atau rekomendasi efek harus punya izin sebagai penasihat investasi.

OJK juga melarang influencer pasar modal memberikan rekomendasi saham secara sembarangan tanpa dasar dan lisensi. Jika aturan dalam POJK tersebut dilanggar, akan dikenakan sanksi tegas.