Risiko Kebocoran Data Jadi Tantangan Utama Adopsi AI di Perbankan

Reporter: Genta Disa | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perbankan Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Di satu sisi, teknologi ini kian dibutuhkan untuk mendukung operasional bank.

Di sisi lain, risiko kebocoran data dan keamanan sistem masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri.

Riset PERBANAS, IBM, dan K&A menunjukkan, sebanyak 82% bankir yang menjadi responden menempatkan privasi data sebagai risiko utama dalam penerapan AI. Risiko keamanan siber dan kepatuhan terhadap regulasi menyusul, masing-masing dipilih oleh 44% dan 41% responden.

Temuan tersebut tertuang dalam whitepaper bertajuk Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking, yang melibatkan 91 responden dari 35 institusi keuangan di Indonesia.

Ketua Bidang Technology & Security PERBANAS Toto Prasetio mengatakan, peningkatan penggunaan AI perlu diiringi pemahaman bersama mengenai kedaulatan digital agar penerapannya tetap aman dan tepercaya.

“Keselarasan yang lebih kuat antara bank, regulator, asosiasi industri dan mitra teknologi” diperlukan untuk membangun tata kelola serta kemampuan yang mendukung penerapan AI secara bertanggung jawab, ujar Toto di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Kebutuhan tersebut terlihat dari kesenjangan antara urgensi transformasi digital dan kesiapan tata kelola di industri perbankan. Sebanyak 73% responden menilai kedaulatan digital relevan bagi agenda transformasi perbankan dalam 12–24 bulan ke depan, dengan skor rata-rata 3,98 dari skala 5.

Namun, kematangan tata kelola AI di institusi responden baru mencapai skor 2,74 dari skala 5, atau sekitar 55%. Penilaian ini mencakup dokumentasi, validasi, pemantauan kinerja, evaluasi berkala, hingga pengawasan manusia.

Dari sisi implementasi, 34% responden menyebut institusinya masih menguji AI dalam proyek percontohan atau lingkup terbatas. Sebanyak 18% telah memanfaatkan teknologi tersebut untuk sejumlah kebutuhan operasional, sementara 12% belum menjajaki penerapannya.

Adapun bank yang telah memperluas penggunaan AI ke berbagai fungsi dengan tata kelola formal baru mencapai 4%. Hanya 9% responden yang menyatakan institusinya memiliki inventaris penggunaan AI yang lengkap dan diperbarui secara berkala.

General Manager IBM ASEAN Catherine Lian mengatakan, AI kini mulai digunakan dalam berbagai fungsi penting perbankan, mulai dari layanan nasabah dan pencegahan penipuan hingga pengambilan keputusan.

Karena itu, perluasan pemanfaatan AI perlu diimbangi dengan transparansi serta kendali yang memadai atas data, sistem, dan proses bisnis yang dijalankan.

Dalam riset tersebut, 70% peserta jajak pendapat mendefinisikan kedaulatan digital sebagai kemampuan mengendalikan data, sistem, dan teknologi. Konsep ini mencakup lima aspek, yakni infrastruktur dan teknologi, data, siklus hidup model AI, aplikasi dan pengambilan keputusan, serta tata kelola, visibilitas, dan akuntabilitas.

Untuk meningkatkan kesiapan industri, pelatihan tata kelola AI menjadi kebutuhan yang paling banyak disebutkan, yakni oleh 66 dari 91 responden. Kebutuhan lainnya meliputi asesmen kesiapan serta pendampingan dalam menyusun inventaris penggunaan dan model AI.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi acuan yang paling banyak disebut responden, yakni 54 orang. Selanjutnya, 49 responden mengetahui POJK 11/POJK.03/2022, 33 responden mengenal SEOJK 29/SEOJK.03/2022, dan 43 responden mengetahui panduan tata kelola AI OJK untuk perbankan.

Sebagai tindak lanjut, whitepaper tersebut memperkenalkan kerangka pengendalian lima lapis dan Digital Sovereign AI Readiness Model. Rekomendasinya mencakup penyusunan inventaris penggunaan AI, penguatan pemantauan model, penegasan tanggung jawab, serta pengembangan kemampuan di seluruh ekosistem perbankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News