/2023/07/04/2006564837.jpg "Risiko Siber Meningkat, Stabilitas Sistem Keuangan Jadi Sorotan")
Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ancaman siber terhadap sektor keuangan dan infrastruktur kritis dinilai semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik bagi ekosistem ekonomi digital nasional.
Ketua Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Alan Yazid mengatakan, kegagalan siber dalam skala besar dapat berdampak langsung pada keberlangsungan layanan keuangan, kepercayaan nasabah, hingga memicu tekanan likuiditas.
Dari sisi pengawasan, Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Muliaman Hadad menila, risiko siber kini menjadi ancaman yang hampir pasti dihadapi setiap lembaga keuangan. Menurutnya, manajemen risiko perlu ditempatkan sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan sebagai penghambat ekspansi usaha.
“Serangan siber saat ini bukan lagi kemungkinan, tetapi kepastian. Tinggal bagaimana kesiapan institusi dalam mengantisipasinya,” kata Muliaman, dalam siaran pers, Senin (15/12).
Kekhawatiran tersebut turut diperkuat oleh mencuatnya dugaan peretasan pada sistem pembayaran BI-FAST, infrastruktur real-time yang dikelola Bank Indonesia. Sejak 2024 hingga Maret 2025, terdeteksi sejumlah anomali transaksi dan dugaan aktivitas penipuan elektronik yang melibatkan beberapafs dengan potensi kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Dugaan tersebut juga dikaitkan dengan beberapa bank peserta yang mengalami transaksi tidak sah melalui BI-FAST.
Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa sistem BI-FAST secara keseluruhan tetap aman dan telah memenuhi standar internasional. Namun, insiden tersebut menunjukkan bahwa kerentanan sering kali muncul pada aspek pengamanan internal peserta atau penyelenggara layanan.
Baca Juga: Gaikindo Revisi Target Penjualan Mobil, CNAF Tak Mengubah Target Pembiayaan Tahun Ini
Ketua LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Gandung Troy Sulistyantoro menambahkan, serangan siber tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga berisiko merusak reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan. Menurutnya, pencurian data, ransomware, dan penyalahgunaan identitas digital dapat menimbulkan efek lanjutan terhadap kepercayaan publik.
Sementara itu, perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas menyoroti meningkatnya risiko siber yang berasal dari rantai pasok digital dan pihak ketiga. Ia menekankan bahwa faktor manusia masih memegang peranan besar dalam keamanan siber, sehingga literasi digital dan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam mitigasi risiko.
Sejumlah survei bank sentral global menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu potensi pemicu guncangan pasar dalam 12–18 bulan ke depan. Risiko tersebut dinilai dapat semakin kompleks apabila berinteraksi dengan ketegangan geopolitik, tekanan inflasi yang persisten, serta suku bunga jangka panjang yang tinggi.
IRPA menekankan pentingnya penguatan cyber resilience, yakni kemampuan institusi untuk bertahan dan pulih dari serangan siber. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, regulator, industri keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kasus BI-FAST menjadi pengingat bahwa risiko di era digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga tata kelola, kesiapan operasional, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Baca Juga: OJK: Sebanyak 29 Perusahaan Perasuransian Berencana Spin Off pada 2026
Selanjutnya: Capai 43.481 unit, Omada & Jaecoo Pecahkan Rekor Penjualan Global selama November
Menarik Dibaca: 15 Tips Turunkan Tekanan Darah yang Tinggi secara Alami
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
