Satgas PASTI Optimalkan Upaya Penindakan Seiring Ancaman Penipuan yang Meningkat

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menggelar High Level Meeting (HLM) di Jakarta pada Senin (3/8/2026). Salah satunya berfokus pada pembahasan optimalisasi peran Satgas PASTI dalam memperkuat upaya penindakan, seiring ancaman penipuan yang makin meningkat. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, sekaligus Dewan Pembina Satgas PASTI Dicky Kartikoyono menerangkan upaya itu juga diperlukan dalam rangka memperkuat perlindungan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan di tengah pesatnya transformasi digital.

Menurutnya, optimalisasi Satgas PASTI menjadi makin penting seiring meningkatnya ancaman penipuan digital yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI), deepfake, impersonation, phishing, dan social engineering.

Baca Juga: Laba Bersih Hana Bank Naik 9,21% pada Semester I 2026

Dicky mengatakan scam bukan hanya persoalan pengaduan konsumen, melainkan dapat menggerus kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem keuangan, dan melemahkan kredibilitas ekosistem digital. Alhasil, dia bilang sinergi antar kementarian atau lembaga begitu diperlukan dalam menghadapi aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan (scam) yang makin kompleks. 

"Tidak ada satu institusi yang memiliki seluruh kewenangan, data, teknologi, dan instrumen penegakan hukum untuk menanganinya sendiri. Oleh karena itu, harus bekerja sebagai satu sistem,” ujar Dicky dalam keterangan resmi, Rabu (5/8/2026).

Selain memperluas mandat Satgas PASTI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Dicky menerangkan kondisi tersebut juga menuntut penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi, pertukaran data yang aman, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih cepat dan efektif.

Dicky menegaskan bahwa transformasi digital telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian, tetapi juga membuka ruang bagi berkembangnya berbagai modus kejahatan keuangan yang semakin canggih, terorganisasi, dan lintas yurisdiksi.

Oleh karena itu, Dicky juga mengajak seluruh Dewan Pembina Satgas PASTI untuk memastikan setiap keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam HLM dapat segera ditindaklanjuti secara konkret guna memperkuat perlindungan masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan.

Dalam HLM tersebut, Dicky juga membahas sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain pengembangan sistem kerja Satgas PASTI yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, penguatan tata kelola kelembagaan dan keanggotaan, peningkatan efektivitas penanganan entitas keuangan ilegal, serta penanganan Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) yang terindikasi terlibat dalam jaringan penipuan daring lintas negara.

Baca Juga: OJK Terbitkan POJK Baru Soal Pelaporan Data Transaksi Pendanaan Fintech Lending

Asal tahu saja, HLM dihadiri Dewan Pembina dan Tim Pelaksana Satgas PASTI yang berasal dari 25 kementerian/lembaga anggota dan calon anggota Satgas PASTI. Adapun HLM sebagai forum untuk memperkuat koordinasi, menyusun langkah strategis, serta meningkatkan efektivitas penanganan aktivitas keuangan ilegal dan scam yang makin berkembang.

Terkait kinerja, Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sejak 1 Januari 2026 sampai 30 Juli 2026. Selain itu, menghentikan juga 240 penawaran investasi ilegal sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat

Dalam periode sama, Satgas PASTI juga menghentikan 27 gadai swasta ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Sejak 1 Januari 2026 sampai 30 Juli 2026, Satgas PASTI telah menghentikan total 1.220 entitas keuangan ilegal. Secara total, sejak 2017 hingga Juli 2026, Satgas PASTI telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 15.226. 

Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 12.824, disusul investasi ilegal sebanyak 2.122, gadai ilegal sebanyak 278, serta aktivitas keuangan ilegal lainnya sebanyak 2. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News