Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Meski nama-nama pengisi jabatan anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum diputuskan, namun Tim Persiapan Pembentukan OJK sudah mulai ancang-ancang menyusun perekrutan karyawan baru OJK. Di luar karyawan Bank Indonesia (BI) dan Bapepam-LK.
Ketua Tim Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya P Nasution mengungkapkan pada Oktober atau November perekrutan tersebut akan berjalan.
"Tentunya akan dilihat apa seluruh jabatan bisa diisi. Karena 2013 nanti yang harus diisi bukan Cuma pasar modal dan multifinance, tapi juga servis lain seperti IT dan hukum," kata Ketua Tim Persiapan Pembentukan OJK Mulya P Nasution, Selasa (17/4).
Ia mengungkapkan perekrutan bakal dilakukan secara terbuka dan sesuai kompetensi. Tim mengharapkan sampai akhir 2012 proses tersebut bisa rampung. Dengan begitu, pada 2013 ketika Bapepam-LK resmi beralih ke OJK maka jabatan strategis seperti IT dan Hukum tidak akan kosong.
Mulya menambahkan mekanisme penggajian di OJK nantinya akan merujuk pada standar yang dipakai di industri keuangan. Namun, ia tak menyebut apakah gaji pegawai OJK akan lebih besar dibandingkan gaji karyawan BI ataupun Bapepam-LK.
Ia menjelaskan tentu nanti akan ada kualifikasi dan standar tertentu. Bedanya, kalau di sektor swasta di samping
penghasilan akan ada tunjangan dari keuntungan perusahaan sementara di lembaga publik tidak bisa begitu.
"Tapi tetap dikaitkan dengan kinerja. Kalau baik akan dapat tunjungan. Prinsispnya sama tapi tidak dikaitkan dengan keuntungan," kata Mulya.
Sumber dana untuk penggajian pegawai OJK selama 3-5 tahun ke depan masih akan mengandalkan APBN. Adapun mengenai gedung kantor OJK, Mulya mengatakan untuk tahap awal masih akan memakai kantor Bapepam-LK.
"Cuma untuk DK, deputi dan tim transisi itu perlu gedung sendiri. Harus ditender di cari dulu," ungkap Mulya seraya menambahkan Tim sedang merencanakan tender gedung yang bakal disewa tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
