Reporter: Annisa Aninditya Wibawa |
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai serius menjalani tugasnya. Kali ini, OJK menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama antara kedua pihak disepakati dengan nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini.
"OJK memiliki pemahaman yang sama bahwa tindak pidana pencucian uang harus diberantas. Upaya tindak pidana pencucian uang memerlukan kerja sama efektif antara OJK dan PPATK," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di Menara Bidakara, Selasa, (18/6).
Ada pun, tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini seperti perputaran informasi, penyusunan ketentuan dan/atau pedoman, koordinasi pemeriksaan, edukasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, pengembangan sistem teknologi infirmasi, serta penugasan pegawai
Terlebih, Undang Undang juga sudah mengamanatkan OJK untuk mengatur dan mengawasi agar industri keuangan tetap akan stabil. Tentunya, ini akan berujung pada perlindungan konsumen. "Ini mengatur langkah ke depan mengatur prioritas," sebut Muliaman.
Ketua PPATK, Muhammad Yusuf menyatakan bahwa ada beberapa isu yang perlu digarap dalam kerja sama dengan OJK ini. Pertama, yaitu perlunya sosialisasi penggunaan UU untuk mengembalikan kerugian negara.
"Bagaimana efektifnya pemanfaatan UU untuk mengembalikan uang negara. Karena nanti antara OJK, PPATK, dan penegak hukum akan berpegangan tangan," ucapnya.
Kedua, perlunya menggunakan UU untuk meningkatkan capacity building. Misalnya saja, transaksi pengiriman uang harus dilaporkan ke PPATK. Ketiga, ini dapat menjadi upaya agar pihaknya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Ia mengakui, saat ini cenderung sulit menyediakan para ahli. Padahal, nantinya akan semakin banyak perkara keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
