Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Setelah Muliaman D Hadad, giliran Achjar Iljas tampil dalam uji kelayakan dalam bursa calon ketua Otoritas Jasa Keuangan, hari ini (14/6) di hadapan komisi XI DPR. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini menyoroti tiga tantangan dalam aspek integrasi pengawasan dan pengaturan OJK.
Pertama, kurangnya perhatian terhadap perbedaan karaktersitik bisnis, produk, dan risiko dibandingkan dengan sistem pengaturan yang terpisah dan dikhususkan untuk masing-masing sub-sektor industri keuangan.
Kedua, masyarakat cenderung menganggap tidak ada perbedaan risiko diantara berbagai jenis dan produk lembaga keuangan. Misalnya, antara simpanan di bank dengan investasi di perusahaan asuransi atau di pasar modal. Menurut Achjar, penyebabnya adalah regulator untuk asuransi dan pasar modal yang sama.
Ketiga, peluang kehilangan atau berkuranganya informasi, inovasi dan inisiatif akibat pendekatan yang cenderung homogen serta monopolistik dari sistem terintegrasi. Selain itu, terdapat berbagai risiko yang berkaitan dengan transisi ke sistem terintegrasi.
"Seperti perubahan manajemen, kehilangan personel kunci, dan ketidakpastian proses," ungkap Achjar. Menghadapi hal itu, seluruh anggota Dewan Komisioner harus menyamakan pandangan ataupun persepsinya mengenai OJK. Perbedaan latar belakang hendaknya digunakan sebagai aset saling mengisi dan melengkapi cakupan tugas OJK yang sangat luas.
"Perlu upaya sungguh-sungguh untuk mencegah agar perbedaan latar belakang tidak menimbulkan egosime sektoral yang dapat mengganggu berfungsinya OJK," kata Achjar.
Ia menambahkan, penyusunan organisasi yang solid juga tak boleh ketinggalan. Selain organisasi yang langsung berada di bawah masing-masing Kepala Eksekutif, perlu dibangun organisasi penunjang. Mulai dari kesekretariatan, kehumasan, sumber daya manusia, teknlogi, logistik, anggaran, sampai keuangan.
Selain itu, penyusunan organisasi perlu memperhatikan latar belakang dari dua institusi yang bakal melebur, yakni dari Bank Indonesia yang memiliki fungsi pengawasan dan Badan Pegawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK).
Kerjasama juga perlu dibangun dengan Kementrian Keuangan. "Hubungan yang baik dengan BI selaku otoritas moneter dan Kementrian Keuangan selaku otoritas perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Baik dalam keadaan normal maupun krisis," ujar Achjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
