Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengusulkan agar travel penyelenggara jasa umrah diwajibkan mengelola dananya melalui perbankan syariah. Alasannya, potensi transaksi untuk pengelolaan dana umrah dinilai sangat besar.
Sekretaris Jenderal Asbisindo Ahmad Permana mencontohkan, pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh perbankan syariah terbilang sukses, sehingga diharapkan hal yang sama dapat diterapkan dalam umroh.
Ia juga menyebut, dalam tiga tahun terakhir, tingkat kepuasaan jamaah haji terhadap pelayanan jasa haji kian meningkat hingga 83%, dan dari sisi layanan perbankan tingkat pelunasan juga meningkat.
Atas hal itu, Direktur Permata Syariah ini juga mengatakan, saat ini, jumlah jamaah umrah berkisar 800.000 hingga 1 juta nasabah per tahun. "Kalau 50% dari total jamaah umrah transaksinya ditempatkan ke bank syariah, dampaknya akan sangat besar," ujarnya, Senin, (21/11).
Adapun usulan yang diajukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diakui Asbisindo telah mendapatkan respons positif. "Dana umrah proyeksinya Rp 20 triliun, katakanlah 50% saja berarti sudah ada Rp 10 triliun tambahan untuk pangsa pasar perbankan syariah," jelasnya.
Selain itu, Ketua II Pengembangan Bisnis Asbisindo Imam Teguh SAptono menambahkan, perbankan syariah saat ini sudah merasakan manfaat pertumbuhan bisnis yang signifikan dari kewajiban pengelolaan dana tersebut.
Menurut catatan Asbisindo, total dana haji dan umrah yang ada di industri perbankan nasional mencapai Rp 37 triliun. "Kalau semua transaksi umrah dan sektor lain yang berhubungan dengan industri keuangan bisa masuk ke perbankan syariah, hal ini dapat mendorong industri perbankan syariah nasional semakin berkembang," kata Imam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
