Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui pengawasan mengakui pengawasan industri keuangan non bank lebih longgar dibandingkan industri perbankan. Selain itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengamini beberapa isu di beberapa perusahaan asuransi.
Melihat hal ini, OJK akan melakukan reformasi peraturan dan pengawasan kehati-hatian industri jasa keuangan non bank. Wimboh menyatakan rencana ini sudah diinisiasi sejak 2018. Namun Ia mengaku dibutuhkan waktu dalam implementasinya. Setidaknya dibutuhkan waktu paling cepat 2 tahun.
Baca Juga: Asabri bantah tuduhan korupsi
“OJK akan meminta dan menginstruksikan kepada lembaga jasa keuangan untuk menerapkan risk management. Apa saja, bagaimana nanti penerapannya di setiap lembaga jasa keuangan mulai dari perusahaan itu punya kebijakan penerapan manajemen risiko,” ujar Wimboh di Jakarta pada Kamis (16/1).
Lanjut Ia, penerapan manajemen risiko itu harus disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Lantaran jasa keuangan non bank memiliki model bisnis yang beragam pula. Wimboh menyatakan semua manajemen risiko itu harus dilakukan, dipantau, dan dilaporkan kepada top manajemen.
“Manajemen risiko itu juga harus dilaporkan kepada masyarakat dan regulator. Dengan laporan tadi, otoritas bisa mendapatkan gambaran potensi risiko. Selain juga mengenai pelaksanaan governance harus ada laporannya,” papar Wimboh
Adapun risiko yang dimaksud oleh OJK ialah risiko likuiditas. Hal ini berkaitan dengan perhitungan proyeksi cash flow jangka pendek, menengah, dan panjang.
Baca Juga: Komisi III DPR RI dan Kejagung adakan rapat soal Jiwasraya, ini yang dibahas
Ia mencontohkan bila ada perkiraan kebutuhan jangka pendek dengan nominal yang besar sedangkan dana tidak ada, maka wajib melakukan aksi korporasi yang tepat.
Selain itu, juga ada risiko investasi maupun pasar lantaran menempatkan dana kelolaan di saham. Ke depannya, OJK akan mengawasi hal ini sehingga pelaku keuangan non bank harus mampu menghitung kemungkinan.
“Belum lagi risiko di nilai tukar. Kalau kita sumber dana nya mahal, sedangkan pendapatan investasi kecil. Itu otomatis suku bunganya ada capnya. Walaupun nilai tukar mungkin tidak isu kalau mereka tidak investasi di bank asing,” papar Wimboh.
Baca Juga: Hari ini, Kejagung lanjutkan pemeriksaan tujuh saksi terkait kasus Jiwasraya
Selain itu, OJK juga akan menguji mengenai manajemen risiko hukum, operasional hingga reputasi. Ia menyebut, nanti OJK akan menyiapkan pedoman pengelolaan risiko untuk industri keuangan non bank.
“Hal lain yang perlu adalah permodalannya. Kalau tidak solven, tidak sustain kita minta pengurus lakukan penyetoran modal. Mereka akan lapor ke pemilik,” pungkas Wimboh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
