Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Perbankan Indonesia membuka pintu lebar untuk wajib pajak yang mau menempatkan dana repatriasi di segmen properti. Oleh karena itu, bank papan atas seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) akan mengalokasikan dana untuk penyaluran kredit properti.
Achmad Baequni, Direktur Utama BNI mengatakan, properti menjadi alternatif pilihan untuk penempatan dana repatriasi, terlebih pajak untuk properti papan atas sudah lebih rendah. BNI tak menyiapkan produk khusus properti bagi dana repatriasi. Namun perusahaan akan mengalokasikan dana untuk kebutuhan pembiayaan KPR.
Panji Irawan, Direktur Treasuri BNI menambahkan, pihaknya akan menerbitkan negotiable certificate deposit (NCD) senilai Rp 1 triliun dari plafon penerbitan NCD Rp 4 triliun. Nah, sisa NCD ini akan diterbitkan jika ada kebutuhan likuiditas. “Dana dari NCD ini akan digunakan untuk penyaluran kredit salah satunya konsumer,” terangnya, Senin (29/8).
Bank berlogo 46 ini menargetkan pertumbuhan KPR sebesar 10% atau mencapai sekitar Rp 38,13 triliun di akhir tahun 2016 dari perhitungan realisasi KPR senilai Rp 34,66 triliun di akhir tahun 2015. Adapun, realisasi kredit perumahan BNI senilai Rp 35,57 triliun di semester I-2016.
Sementara itu, Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengatakan, pihaknya akan menyiapkan dana jangka panjang seperti penawaran umum berkelanjutan senilai Rp 10 triliun untuk kebutuhan kredit bertenor panjang seperti properti, namun BRI akan mengutamakan dana obligasi untuk kredit mikro.
BRI hanya menargetkan pertumbuhan KPR di bawah 10% di tahun 2016 ini, sedangkan kredit mikro akan tumbuh 22% di tahun ini. Haru bilang, permintaan kredit mikro masih lebih tinggi dibandingkan pengajuan permintaan kredit perumahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
