Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tendi Mahadi
Adapun, sampai dengan Juni 2023 total penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only ke sektor pengolahan telah mencapai Rp 141,9 triliun.
Sejalan dengan itu, Bank Mandiri masih memiliki likuiditas yang memadai untuk menyalurkan pembiayaan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Bank Mandiri masih optimis kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK) akan tumbuh sampai dengan akhir tahun 2023 sesuai dengan target yang direncanakan sehingga insentif tersebut dapat menyokong pertumbuhan kredit dan pengelolaan likuiditas Bank Mandiri dapat dilakukan secara prudent dan optimal.
"Seiring dengan itu, Kami selalu menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat, sehingga Bank Mandiri akan tetap dapat melakukan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia," tambahnya.
Pihaknya juga memproyeksikan bisnis masih akan tetap tumbuh mengingat bahwa secara umum perbankan masih memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan ekspansi bisnis sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut.
Dengan fokus pada penguatan ekosistem serta didukung oleh digitalisasi yang menyeluruh pada bisnis Bank Mandiri, pihaknya optimis target pertumbuhan kredit Bank Mandiri masih dapat tercapai yakni di kisaran 10-12% dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Sementara Peneliti ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, pihak perbankan akan menyambut baik terkait kebijakan insentif likuidias, tapi sejatinya jika sektor-sektor hilirisasi tidak diberikan insentif GWM pun harusnya tidak masalah karena permintaan kredit hilirisasi minerba tinggi.
"Kredit sektor pertambangan memiliki pertumbuhan yang cukup bagus. Jadi saya rasa program insentif LKM ini tidak signifikan karena pada dasarnya kinerja kredit pertambangan cukup baik," katanya.
Walau demikian ia menegaskan terkait insentif yang diberikan ke sektor pertambangan jangan sampai ke sektor yang kurang baik ke lingkungan, seperti batubara. Hal tersebut akan kontradiktif dengan tujuan pembayaran ekonomi hijau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
