Reporter: Adrianus Octaviano, Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Solusi atas permasalahan likuiditas di perbankan sejatinya telah dibantu Bank Indonesia (BI) dengan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kewajiban rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang awalnya 9% bisa dikurangi tergantung penyaluran kredit bank.
BI mencatat realisasi insentif KLM yang telah diterima perbankan tercatat sebesar Rp 292 triliun pada minggu kedua Maret 2025. Dalam rinciannya, bank swasta menjadi yang terbesar menyerap insentif likuiditas KLM ini yakni mencapai Rp 132,84 triliun, disusul Bank BUMN sebesar Rp 125,72 triliun, kemudian Bank Daerah (BPD) menyerap sebesar Rp 27,91 triliun.
Di sisi lain, mulai 1 April 2025, BI juga melakukan penguatan KLM dengan potensi pengurangan GWM menjadi 5% dari sebelumnya 4%, untuk beberapa sektor.
Tambahan insentif itu akan mencapai Rp 80 triliun dan akan diberikan kepada bank yang menyalurkan Kredit perumahan (KPR) baik subsidi maupun non subsidi, sehingga nantinya total insentif KLM untuk sektor perumahan menjadi Rp 103 triliun.
Baca Juga: BI Telah Sebar Insentif KLM Sebesar Rp 295 Triliun Hingga Januari 2025
Meski demikian, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI, Solikin M. Juhro menyampaikan, BI selalu melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan hal tersebut. Tak menutup kemungkinan pengurangan GWM bisa dilakukan secara umum tak terbatas untuk sektor-sektor tertentu.
“Kami selalu melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Kalau bicara kemungkinan ya mungkin saja, tergantung kondisi dan urgensinya,” ujar Solikin belum lama ini.
Sayangnya, untuk saat ini, Solikin menilai insentif KLM menjadi yang paling tepat agar diikuti dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas yang mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia.
Meski masih ada isu pengetatan likuiditas di industri, Solikin menyebut, bank sudah punya cara untuk mencari pendanaan demi mendorong kreditnya.
"Bank harus masuk ke program dengan insentif likuiditas KLM, setelah itu fokus ke sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaa menyalurkan kredit dulu, baru nanti dapat insentif GWM sekian besar," ungkapnya.
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pihaknya cukup menikmati adanya insentif KLM ini. Namun, ia bilang insentif ini lebih berdampak pada cost of fund yang lebih efisien dibandingkan terkait kondisi likuiditas.
“Cost of fund bisa turun 10 hingga 15 basis poin karena tergantung dari proporsi portofolio yang diberikan insentif,” ujarnya.
Sementara itu, likuiditas CIMB Niaga masih terpantau mengalami pengetatan secara tahunan jika melihat Loan to Deposit Ratio (LDR). Per Februari 2025, LDR CIMB Niaga tercatat berada di level 86,14%, sementara pada periode sama tahun sebelumnya ada di level 80,9%.
Oleh karenanya, Lani pun bilang pihaknya akan sangat senang jika BI bisa menambah insentif untuk likuiditas bank. Terlebih, di kondisi ekonomi saat ini yang menjadi tantangan bagi industri perbankan.
“Dalam kondisi saat ini, bank akan mengapresiasi setiap insentif untuk meringankan,” ujar Lani.
Sementara itu, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, implementasi KLM merupakan hal positif dalam mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang padat karya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
Hera bilang, BCA berkomitmen senantiasa mendukung kebijakan otoritas terkait insentif KLM maupun berbagai bauran kebijakan lainnya yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami optimistis penyesuaian KLM tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” ujarnya.
Hanya saja, jika melihat data, tampaknya insentif KLM ini tak banyak berdampak bagi likuiditas BCA. Pasalnya, BCA memiliki rasio LDR yang konsisten mengalami peningkatan secara tahunan, meskipun masih tergolong kecil dibandingkan bank besar Indonesia lainnya.
Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, BI Tambah Insentif Likuiditas Makroprudensial Rp 80 T
Sebagai gambaran, LDR bank swasta terbesar di Indonesia ini ada di level 80,6% per Februari 2025, dibandingkan pada Januari 2025 yang berada di level 79,7% dan di Februari 2024 berada pada level 73,5%.
Adapun, salah satu hal membuat LDR BCA turun adalah ada penurunan DPK secara bulanan untuk periode Februari 2025. DPK BCA di Januari 2025 senilai Rp 1.120 triliun dan sebulan berikutnya turun menjadi Rp 1.118 triliun.
Selanjutnya: Simak Tips dan Cara Kirim Paket Hampers hingga Kado dengan Aman lewat Ekspedisi
Menarik Dibaca: Cara Membuat Foto ala Studio Ghibli dengan Bantuan ChatGPT, Simak Tutorialnya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
