/2023/01/11/1840603326.jpg "Biaya Medis Melonjak: AAJI Ungkap 4 Ancaman Utama Premi Asuransi 2026")
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi industri asuransi jiwa dalam menyelenggarakan produk asuransi kesehatan pada 2026.
Direktur Eksekutif AAJI Emira Oepangat mengatakan tantangan utama yang masih dihadapi, yakni kenaikan biaya layanan medis yang harus dilihat dalam konteks ekosistem industri kesehatan secara menyeluruh.
Emira bilang ekosistem itu melibatkan nasabah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, penyedia layanan digital, Third Party Administrator (TPA), serta regulator di bidang kesehatan dan keuangan. Dia menerangkan seluruh pihak tersebut memiliki peran dalam memastikan biaya medis tetap terkendali dan berkelanjutan.
Baca Juga: AAJI Optimistis Premi Asuransi Kesehatan Tetap Tumbuh Positif pada 2026
"Jika salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, tentu tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam peningkatan nilai klaim dan premi," katanya kepada Kontan, Jumat (16/1/2026).
Dalam praktiknya, Emira menyebut lonjakan klaim juga dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, overtreatment, serta variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis. Selain itu, dia menerangkan industri juga menghadapi tantangan dari berbagai pola suspected systemic fraud dalam klaim kesehatan.
"Dengan demikian, perlu adanya analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola, modus, dan pihak-pihak yang terlibat," tuturnya.
Dalam roadmap transformasi digital Kementerian Kesehatan pada 2024, Emira menyampaikan industri asuransi telah ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pembiayaan kesehatan nasional, bersama BPJS Kesehatan dan penyedia teknologi kesehatan. Melalui integrasi data pemanfaatan layanan, aliran dana, kepesertaan dan pengaduan, dia bilang pengendalian biaya kesehatan dirancang dilakukan secara kolaboratif dan berbasis bukti, bukan dibebankan hanya kepada perusahaan asuransi.
Baca Juga: POJK Asuransi Kesehatan Dirilis, AAJI Percaya Ekosistem Makin Sehat
Menurut Emira, POJK 36 Tahun 2025 mengenai Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan cost containment karena menghubungkan tata kelola medis, mekanisme pembiayaan, dan integrasi data dalam satu kerangka pengendalian biaya.
Dia menilai jika seluruh pemangku kepentingan, mulai dari rumah sakit, BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi, TPA, hingga penyedia teknologi dapat berkolaborasi mengimplementasikan aturan POJK 36/2025 secara konsisten, tentu praktik-praktik yang tidak efisien dapat ditekan, biaya layanan kesehatan lebih terkendali, premi menjadi lebih stabil, dan masyarakat tetap memperoleh layanan yang bermutu dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, OJK resmi menerbitkan POJK mengenai Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan dan mulai berlaku 3 bulan usai diundangkan pada 22 Desember 2025. Dalam POJK tersebut, terdapat sejumlah ketentuan, seperti risk sharing atau pembagian risiko, Dewan Penasihat Medis, hingga repricing premi.
Selanjutnya: Prakiraan Cuaca Surabaya 17 Januari: Hujan Ringan, Cek Suhu dan Kelembapan Ekstrem
Menarik Dibaca: 5 Alasan Ilmiah Membersihkan Rumah Jadi Kunci Meningkatkan Mood dan Kontrol Diri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Foreign Exchange & Hedging Strategies](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_17122515210200.jpg)
