kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   0,00   0,00%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

BNI minta waktu right issuenya berbeda dengan Mandiri


Jumat, 24 September 2010 / 18:01 WIB
BNI minta waktu right issuenya berbeda dengan Mandiri


Reporter: Ruisa Khoiriyah, Fransiska Firlana | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pelaksanaan rights issue dua bank besar yakni Bank Mandiri dan Bank BNI sama-sama sudah mengantongi persetujuan dari DPR. Namun, kapan persisnya waktu pelaksanaan hajatan tersebut sejauh ini masih belum diputuskan.

Direktur Utama Bank BNI Gatot M. Suwondo mengharapkan pemerintah bisa mengatur waktu right issue agar pelaksanaan rights issue bank-nya tidak berbarengan dengan rights issue Bank Mandiri. "Saya sarankan pemerintah mengaturnya satu-persatu," kata Gatot usai menghadiri acara IBBEX di Jakarta, Jumat (24/9).

Harapan BNI ini dilatarbelakangi besarnya target dana yang dikejar masing-masing bank dalam aksi korporasi itu nanti. Seperti diketahui, Bank BNI akan rights issue 3,3 miliar lembar saham dengan target dana sekitar Rp 10 triliun. Sedangkan Bank Mandiri berniat rights issue sebanyak 2,3 miliar lembar saham dengan target raupan dana minimal sebesar Rp 12 triliun dan maksimal Rp 14 triliun.

Gatot khawatir jika right issue dalam jumlah besar dilakukan dalam waktu bersamaan akan menimbulkan persaingan antar kedua bank di pasar. "Logikanya kalau rame-rame bisa crowded," kata Gatot.

Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany mendukung pendapat Gatot. “Ya, tapi kan tidak juga belum tahu kapan pastinya diterbitkan. Semua itu kan tergantung dari pemegang saham. Tapi daya serap pasar masih besar. Kalau target obligasi hanya Rp 3 triliun, lihat saja terserapnya bahkan sampai Rp 20 triliun," tandas Fuad.

Menurut Gatot, pihaknya menyerahkan keputusan pengaturan waktu right issue sepenuhnya pada pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. "Kalau yang punya memaksakan, ya sudah," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×