/2021/06/18/112524710.jpg "Calon DK OJK Ary Zulfikar: Demutualisasi BEI Perlu Jadi Prioritas Demi Transparasi")
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Calon Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ary Zulfikar menilai rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu diprioritaskan guna memperkuat tata kelola dan transparansi di pasar modal.
Sebagaimana diketahui, saat ini Ary menjabat sebagai Direktur Eksekutif Hukum di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Menurut Ary, demutualisasi dapat memisahkan peran antara pelaku pasar dengan lembaga bursa sebagai penyelenggara perdagangan efek.
Baca Juga: Kredit Perbankan Sektor Konstruksi Terus Tumbuh Agresif Ditopang Program Pemerintah
Dengan pemisahan tersebut, potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan sehingga pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar modal dapat berjalan lebih optimal.
“Demutualisasi itu bagus, karena memisahkan antara pelaku dengan bursa. Kalau anggotanya juga pelaku pasar, dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan,” ujar Ary saat ditemui di DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Ia menambahkan, langkah tersebut juga dapat memperkuat prinsip tata kelola yang baik serta meningkatkan transparansi dalam transaksi pasar modal.
Menurutnya, sejumlah negara juga telah lebih dahulu menerapkan demutualisasi bursa sebagai bagian dari upaya modernisasi kelembagaan pasar modal.
“Tujuannya untuk lebih mengedepankan tata kelola yang baik dan transparansi sehingga monitoring terhadap transaksi pasar modal bisa lebih optimal,” jelasnya.
Ary menilai, apabila dirinya dipercaya menempati posisi strategis di OJK, demutualisasi BEI menjadi salah satu agenda yang perlu diprioritaskan.
Pasalnya, langkah tersebut dinilai dapat membantu membangun sistem pasar modal yang lebih kredibel dan transparan.
“Kalau saya melihat, itu perlu diprioritaskan karena bisa membentuk sistem yang lebih baik dan transparan terhadap transaksi pasar modal,” katanya.
Baca Juga: Kredit Perbankan Sektor Konstruksi Terus Tumbuh Agresif Ditopang Program Pemerintah
Selain demutualisasi bursa, Ary juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi di sektor jasa keuangan. Ia menilai dalam beberapa kasus, regulasi sering kali tertinggal dibandingkan perkembangan industri.
Karena itu, menurutnya OJK perlu mendorong penyusunan aturan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi ke depan.
“Kadang-kadang regulasi kita tertinggal dibanding perkembangan industri keuangan. Karena itu regulasi harus lebih adaptif, responsif, dan forward looking,” ujarnya.
Ary juga menekankan pentingnya sistem pengawasan berbasis risiko, data, dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Dengan pendekatan tersebut, OJK diharapkan dapat lebih dini mendeteksi potensi masalah di industri keuangan sebelum berkembang menjadi risiko yang lebih besar.
Menurutnya, pendekatan pengawasan yang preventif lebih penting dibandingkan tindakan yang bersifat reaktif setelah masalah muncul.
Baca Juga: Calon DK OJK Adi Budiarso: Demutualisasi Bursa Buka Kepemilikan Baru
“Kita harus membangun sistem pengawasan berbasis risiko, data, dan teknologi sehingga tren potensi masalah di sektor jasa keuangan bisa dideteksi lebih awal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
