/2021/12/17/395564405.jpg "Calon DK OJK Adi Budiarso: Demutualisasi Bursa Buka Kepemilikan Baru")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Calon seleksi calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Adi Budiarso membeberkan, demutualisasi bursa merupakan inisiatif untuk membuka kepembalikan bursa efek.
Sebagaimana diketahui, saat ini Adi menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor, Kementerian Keuangan.
Ia menyampaikan, selama ini, bursa efek dimiliki oleh lembaga anggota bursa sehingga bersifat mutual. Melalui demutualisasi, nantinya pihak lain dapat membeli kepemilikan di bursa tersebut.
Baca Juga: Calon DK OJK Adi Budiarso Dorong Inklusi dan Pendalaman Sektor Keuangan
“Contohnya misalnya Danantara mau beli. Itu bisa. Kayak di Singapura, itu yang beli salah satunya adalah Temasek. Nanti pemerintah perlu mengatur ini,” tutur Adi kepada awak media, Rabu (11/3/2026).
Namun demikian, menurutnya pemerintah tetap perlu mengatur mekanisme tersebut. Ketentuan mengenai demutualisasi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Meski begitu, saat ini pihaknya masih melihat perkembangan global yang ternyata lebih maju, seperti yang terjadi di Singapura dalam transformasi menuju holding type company atau perusahana holding untuk demutualisasi bursa di masa depan.
Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa nantinya akan ada revisi terhadap Self-Regulatory Organization (SRO) di Indonesia.
“Dan kita ingin mencoba selama ini kan ada bursa efek, ada P, ada C. Nah kita lihat mungkin ke depan yang paling best fit untuk Indonesia sebiasa. Kita lagi lihat. Singapura kita lihat, kita lihat di Hongkong, kita lihat di Jepang, kita lihat di Australia,” ungkapnya.
Ia menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menerapkan praktik terbaik (best practices). Jika penerapannya nanti membutuhkan perubahan atau dukungan regulasi melalui undang-undang, hal tersebut dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah, DPR, otoritas terkait, serta pelaku pasar agar seluruh industri dapat terlibat dalam pembahasan mengenai langkah selanjutnya yang perlu dilakukan.
Ia juga menyinggung target yang ditetapkan Presiden, yakni sekitar Juni atau setidaknya pada semester ini atau tahun ini. Menurutnya, target tersebut seharusnya dijawab dengan kesiapan semua pihak untuk terus mempercepat langkah melalui satu platform serta memperkuat kolaborasi.
Baca Juga: Kredit Berisiko Naik pada Awal Tahun, Apa Sebabnya?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
