Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah terutama Kementerian BUMN melibatkan legislatif dalam hal pembentukan holding jasa keuangan bank BUMN.
Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi Keuangan XI DPR dari fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk melibatkan DPR. “Karena holding BUMN ini harus secara hati-hati dirumuskan pemerintah karena ini sifatnya sangat strategis ke depan,” kata Misbakhun kepada kontan.co.id, Senin (24/12).
Dengan adanya keterlibatan DPR maka aspek legal dan konstitusi serta poliknya bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Selain itu jika dikemudian hari ada masalah, akan mudah diselesaikan pemerintah.
DPR menurut Misbakhun memandang pembentukan holding ini akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Karena bank BUMN akan terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, ini juga bisa menjadi pemacu pemerintah mendorong sektor rill lebih baik dengan risiko yang bisa dikendalikan.
Selain itu dengan holding, pemerintah tidak akan terlalu ribet mengurusi satu satu anak usaha BUMN keuangan, karena dibutuhkan fokus dengan holding. Selain itu, kosolidasi bank BUMN akan lebih baik terutama dari sisi permodalan.
Melchias Marcus Mekeng Ketua Komisi Keuangan XI DPR berharap, Kementerian BUMN menjelaskan mekanisme pembentukan holding dan untung rugi adanya holding.
“Karena terkait pembentukan holding yang ada saat ini, kami belum melihat manfaat yang nyata,” kaat Mekeng kepada kontan.co.id, Senin (24/12).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
