Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Guna menjamin pengadaan barang dan jasa yang transparan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Bentuk kerjasama tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh kedua belah pihak pada Selasa (17/2).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan ada dua poin penting dalam MoU tersebut. Pertama, kerjasama dengan pihak LKPP akan membuat penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan menjadi lebih optimal.
Kedua, hubungan ini juga dapat mendorong kualitas kapasitas regulasi, organisasi, serta sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa mereka.
"Ini sekaligus menjadi upaya kami untuk menjalankan pengadaan yang clean governance. Baik dari sisi administratif maupun sikap compliance," jelasnya.
Menurut Fachmi, tindakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Salah satu langkah kongkrit hasil kerjasama tersebut salah satunya pencetakan kartu kesehatan.
Menurut Fachmi, total kartu yang akan dicetak berjumlah 112 juta. Dimana 82 juta kartu di antaranya akan ditujukan untuk kalangan Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan sisanya 30 juta berupa blanko kartu yang diperuntukkan untuk pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jika tak ada aral melintang, Fachmi memperkirakan proses lelang tersebut akan selesai dalam tiga minggu. "Diharapkan Maret sudah dapat didistribusikan ke masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah meminta agar BPJS Kesehatan dapat mengganti semua kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berjumlah sekitar 86,4 juta dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Alasannya, lanjut Fachmi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau untuk menyamakan semua kartu KIS untuk segala kalangan masyarakat. Sehingga tidak terjadi diskriminatif di rumah sakit.
Hingga saat ini, sekitar 4,4 juta kartu telah didistribusikan ke masyarakat. Sisa 82 juta kartu inilah yang juga turut dalam proses lelang. Tetapi dia belum dapat mengungkapkan besaran anggaran yang disiapkan untuk proses pengadaan kartu tersebut karena masih dalam tahap lelang.
"Kalau sebelumnya harga satu kartu sekitar Rp 709. Kalau sekarang jumlah kartu yang dicetak lebih banyak, seharusnya lebih murah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
