Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tendi Mahadi
OVO juga telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dan saat ini telah mencapai tahap akhir (90%) pengembangan, sebelum resmi diluncurkan bersama Kementerian Keuangan RI.
Karaniya Dharmasaputra sebagai Presiden Direktur OVO pun menjelaskan bahwa Surakarta menjadi kota percontohan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dalam Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).
Untuk itu, Karaniya pun juga menyebutkan jika OVO telah menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menyediakan layanan pembayaran PBB di kota Surakarta.
“Ke depannya, dengan dukungan Grab, OVO akan menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya yang akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara, seperti pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi parkir, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran biaya pembuatan paspor,” tutup Karaniya.
Selanjutnya: Fintech P2P lending gencar melakukan kolaborasi dengan perbankan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
