Ini Poin Aturan yang akan Tertuang Dalam SEOJK Penyelenggaraan Fintech Lending

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) terkait Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menerangkan ada beberapa poin aturan baru yang akan tertuang dalam rancangan SEOJK terkait Penyelenggaraan LPBBTI tersebut.

Salah satu poin yang akan diatur, antara lain mengenai Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) atau lender yang dilakukan dalam rangka keterbukaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan tertentu.

Baca Juga: Penyaluran Pembiayaan Fintech GandengTangan Tumbuh Per Maret 2025

"Selain itu, akan ada peningkatan batas maksimum penyaluran pendanaan sampai Rp 5 miliar dengan persyaratan tertentu, serta mitigasi risiko untuk pendanaan lebih dari Rp 2 miliar," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (19/5).

Agusman berharap penyempurnaan SEOJK terkait Penyelenggaraan LPBBTI atau fintech lending dapat segera diselesaikan dan diterbitkan dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, mengenai adanya poin RUPD dalam pengambilan keputusan tertentu yang akan tertuang dalam SEOJK tersebut, Agusman menyampaikan ketentuan mengenai adanya aturan itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fintech lending.

"Selain itu, bertujuan untuk perlindungan pemberi dana atau lender dalam ekosistem fintech lending," ucapnya.

Baca Juga: Ini Alasan OJK Cabut Izin Usaha Fintech Lending Ringan

Agusman menerangkan RUPD juga menjadi forum bagi lender, baik institusi maupun perorangan, untuk menyampaikan masukan dan memantau kinerja penyelenggara fintech lending. Selain itu, menjadi wadah untuk membahas isu penting, seperti penanganan gagal bayar, dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing penyelenggara fintech lending.

Agusman mengatakan hasil RUPD nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi penyelenggara dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengelolaan risiko. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Keuangan

AFPI Yakin Pendanaan dari Perbankan Tak akan Surut Meski Ada Kasus di Fintech Lending

Keuangan

OJK Rancang Aturan Soal Rapat Umum Lender Fintech Lending, Ini Kata Modal Rakyat

Keuangan

OJK Akan Atur Soal Rapat Umum Lender Fintech Lending, Begini Komentar Amartha

Keuangan

Ada 142 Lender dari 4 Fintech Lending Gugat OJK di PTUN, Ini Isi Tuntutannya

Keuangan

Antisipasi Gagal Bayar, OJK Atur Agunan untuk Pembiayaan Fintech di Atas Rp 2 Miliar

Keuangan

Aturan Agunan Pembiayaan Fintech Lending di Atas Rp 2 Miliar, Begini Pengaruhnya