kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45963,73   -4,04   -0.42%
  • EMAS1.324.000 1,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini Usulan BTN Terkait Pembiayaan Rumah, Skema FLPP Kemungkinan Diubah


Minggu, 03 Maret 2024 / 17:38 WIB
Ini Usulan BTN Terkait Pembiayaan Rumah, Skema FLPP Kemungkinan Diubah
ILUSTRASI. Saat ini BTN memang tengah melakukan kajian terkait program pembiayaan rumah selama lima tahun ke depan.


Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan resmi hasil pemilihan presiden 2024, berbagai program milik Prabowo-Gibran yang unggul sementara sudah mulai dibahas. Salah satunya, program pembangunan tiga juta rumah.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon Napitupulu mengatakan, saat ini BTN memang tengah melakukan kajian terkait program pembiayaan rumah selama lima tahun ke depan. Model Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kemungkinan diubah.

”Kalau kita lihat pemerintahan Pak Prabowo kan visi misinya tiga juta rumah kurang lebih 600.000 per tahun. Itu juga ada tiga segmen, perumahan di pedesaan, pesisir, dan urbanisasi atau perkotaan,” ujar Nixon, Minggu (3/3).

Baca Juga: Logo Berganti, Pemerintah Pesan BTN Bisa Turunkan Bunga KPR Non Subsidi

Nixon bilang, untuk pembiayaan perumahan di segmen pedesaan maupun pesisir perlu didalami lagi. Mengingat, pola KPR tidak bisa diaplikasikan di segmen masyarakat yang mayoritas masuk di desil 1 dan 2 karena hitungan Debt Service Ratio (DSR) atau perbandingan jumlah utang dan penghasilan terlalu tinggi.

Sementara itu, Nixon bilang, untuk desil 3 hingga 6 atau yang saat ini dikenal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) perlu ada skema baru yang bisa dipakai seperti subsidi selisih bunga.

Nixon menjelaskan pola subsidi selisih bunga ini dipercaya bisa berdampak lebih murah bagi anggaran negara. Subsidi selisih bunga ini akan direct dari APBN dan bisa dengan cara menggunakan dana abadi.

”Itu kita kulik kuotanya bisa lebih tinggi 50% dari pembiayaan yang lima tahun kemarin dan anggarannya lebih murah dibandingkan skema FLPP,” ujar Nixon.

Tak hanya itu, masa subsidi untuk segmen MBR ini akan dibatasi tidak sama dengan masa kreditnya. Ambil contoh, jika orang ambil KPR 20 tahun, maka subsidinya bisa hanya 10 tahun.

”Itu riset kita orang-orang itu sebenarnya sudah pada lunas KPR ketika masa kreditnya masih 9 atau 10 tahun,” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk segmen desil 7 hingga 8 yang Nixon menyebutkan masyarakat berpenghasilan tanggung, hanya diperlukan subsidi biaya-biaya yang harus dibayar di awal. Misal, PPN, premi asuransi hingga balik nama.

Baca Juga: Suku Bunga Telah Mencapai Puncak, Perbankan Optimistis BI Rate Segera Turun

Menurut Nixon, itu bisa menyerap masyarakat di segmen tersebut yang didominasi kaum milenial untuk mau mengajukan KPR. Menurutnya, selama ini biaya-biaya mahal di awal itu bisa membuat orang berpikir untuk mengajukan KPR.

Ditambah, masa KPR yang diajukan pun bisa diperpanjang hingga 30 tahun. Alhasil, itu bisa membuat cicilan dari KPR tersebut lebih murah dengan kenaikan bunga mengikuti kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan tanggung ini.

”Usulan-usulan ini sekarang masih dikaji oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, tapi kita dorong terus,” imbuh Nixon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×