Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada semua negara untuk saling berkolaborasi membangun infrastruktur berkelanjutan. Pernyataan itu ia sampaikan pada acara Special Event Toward G20 Summit yang bertema Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin dan Selasa, 10-11 Oktober 2022.
Menkeu menekankan pentingnya mekanisme keuangan berkelanjutan (sustainability) agar memberikan manfaat bagi banyak negara. Terlebih inflasi yang sedang melanda dunia membuat semua negara mengubah fokusnya dengan menjaga stabilitas ekonomi.
“Di samping itu, kita telah menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga termasuk MDB (multilateral development banks) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti pengembangan energi terbarukan, mengurangi perubahan iklim, transformasi infrastruktur digital, dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam acara yang sama, Lead Co-Chairs of Think 20 (T20) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, investasi kemitraan publik-swasta (PPP) bisa menjadi solusi skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Bagi para stakeholder, skema itu bisa memperkuat pembangunan dan memberikan insentif yang berguna untuk sustainability.
“Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh,” kata Bambang.
Kontribusi swasta pada pembangunan
Dalam kolaborasinya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) bersama beberapa Special Mission Vehicles (SMV), yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI (Persero), dan PT Indonesia Infrastructure Finance/PT IFF turut menyampaikan kontribusi masing-masing untuk kegiatan tersebut.
Pada sesi showcase bertema PPP Projects & Energy Transition Mechanism (ETM) Initiative, Presiden Direktur PT PII M. Wahid Sutopo menyatakan PT PII berkomitmen mendukung proyek PPP dengan konsep digitalisasi, efisiensi, dan energi terbarukan. Menurut Sutopo, dukungan ini terlihat pada proyek Palapa Ring & Satelit Multifungsi yang mampu meningkatkan akses broadband dan menutup kesenjangan digital di pulau terluar, terdepan, dan tertinggal.
Pada proyek pembangunan, PT PII juga memberikan penjaminan pada proyek PPP skala kecil seperti proyek alat penerangan jalan di Kota Madiun untuk penerangan jalan hemat energi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur Manajemen Risiko PT SMI Pradana Murti yang hadir juga dalam acara itu menyampaikan, PT SMI berkomitmen memfasilitasi dan mengelola ETM Country Platform di Indonesia dengan memastikan transaksi berlangsung secara adil dan transparan. Pradana pun berharap, komitmen itu mampu berdampak positif bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.
Dukungan lain juga datang dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Presiden Direktur & CEO PT IIF Reynaldi Hermansjah menjelaskan, perseroan terlibat dalam berbagai proyek PPP di Indonesia dengan berkontribusi aktif pada beberapa sektor krusial, seperti kesehatan, digital, dan telekomunikasi. Dengan dukungan dari pemegang saham multilateral, PT IIF tidak hanya menjadi pelaku bisnis, tetapi juga advokat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Tentang T20
Think20 (T20) yang menjadi wadah para ahli dan think tank dari seluruh dunia berperan menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20 terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan. T20 memiliki tujuan untuk menganalisis serta merekomendasikan kebijakan alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia secara berkelanjutan dan inklusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
