Reporter: Dina Farisah | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pro dan kontra disahkannya UU Penjaminan tidak hanya berasal dari pelaku asuransi umum. Pasalnya, nasib sebuah konsorsium infrastruktur bernama Konsorsium Penjaminan Proyek Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PURP) juga ikut terusik.
Nicolaus Prawiro, Vice President Director PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia mengatakan, konsorsium ini terdiri atas enam anggota perusahaan asuransi umum dengan PT Sinarmas sebagai leader.
Nico menjelaskan, skema konsorsium ini berupa pemberian jaminan proyek (surety bond) kepada kontraktor yang ingin mengikuti proyek Kementerian PURP. Dengan adanya UU Penjaminan yang disahkan DPR Desember lalu mengaburkan status Konsorsium Penjaminan Proyek Kementerian PURP.
"Kami anggota konsorsium belum bertemu lagi untuk membahas kelanjutan konsorsium ini pasca digolkannya UU Penjaminan. Jadi belum tahu ke depannya seperti apa," ujar Nico kepada KONTAN.
Untuk diketahui, UU Penjaminan ini tengah menanti penomoran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Setelah itu, dibuatkan berita negara oleh Sekretaris Negara (Setneg). Selanjutnya akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
