Kredit Macet Meningkat, Ini Strategi Sejumlah Bank Pembangunan Daerah Tekan Risiko

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

Dalam memperbaiki struktur portofolio kredit, Bambang juga mengarahkan Bank Banten untuk meninggalkan model pembiayaan komersial dan beralih fokus ke sektor yang lebih aman.

Peningkatan NPL juga dialami Bank Sumsel Babel, yang naik dari 2,55% menjadi 2,68%. Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Sumsel Babel, Teddy Kurniawan, menilai posisi tersebut masih dalam kategori baik.

“Bank Sumsel Babel akan terus menjalankan langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit, baik jalur litigasi maupun non-litigasi, untuk menjaga rasio tetap terkendali,” ujarnya.

Di tengah tren kenaikan, sejumlah BPD lain menunjukkan perbaikan kualitas aset. BPD Bali berhasil menurunkan NPL dari 1,14% pada September 2024 menjadi 0,85% pada September 2025. BPD DIY juga mencatat penurunan dari 3,64% menjadi 3,24%.

Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan pencapaian itu merupakan hasil strategi penguatan manajemen risiko yang lebih disiplin.

“Ada tiga strategi utama menjaga kualitas kredit. Pertama, memantau ketat debitur dalam perhatian khusus dan melakukan penagihan atau restrukturisasi dini,” ujar Nyoman.

Kedua kata Nyoman, menyalurkan kredit kepada segmen dengan risiko rendah. Ketiga, meningkatkan kompetensi analis kredit agar proses evaluasi debitur semakin tajam.

Dengan strategi tersebut, BPD Bali menargetkan NPL gross berada di level 1,35% hingga akhir tahun.

Di sisi lain, kasus kredit fiktif yang kembali menyeret sejumlah bank pembangunan daerah seperti Bank Kaltimtara dan sebelumnya Bank Jatim membuat perhatian publik tertuju pada tata kelola dan pengendalian risiko di industri perbankan daerah.

Menyikapi maraknya kasus tersebut, Bank Banten menegaskan bahwa perseroan telah memperkuat prinsip kehati-hatian dan membangun sistem pengendalian risiko yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik serupa.

Bambang mengatakan pihaknya mencermati perkembangan kasus yang terjadi di beberapa BPD.“Yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana Bank Banten membangun proses pemberian kredit yang prudent dan berbasis risiko,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, Bank Banten memiliki model bisnis yang relatif terukur. Pada kredit ASN, misalnya, sumber pembayaran berasal langsung dari gaji yang telah dikelola oleh Bank Banten. Dengan demikian, data debitur, kemampuan bayar, dan alur pendapatan bisa divalidasi secara jelas.

“Dengan struktur seperti itu, risiko kredit fiktif dapat diminimalkan sejak awal,” katanya.

Untuk kredit produktif, terutama Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMKK) dengan pembayaran yang bersumber dari APBD, Bank Banten menerapkan struktur pengendalian berlapis.

Selain verifikasi dokumen dan konfirmasi kepada perangkat daerah, perseroan juga menerapkan mekanisme dual control dalam proses persetujuan kredit.

“Keputusan kredit tidak hanya berasal dari analisis unit bisnis, tetapi juga harus melalui credit review di kantor pusat. Tidak ada satu pihak yang memegang kewenangan penuh,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, setiap proposal kredit tidak hanya dilihat dari potensi laba, tetapi juga diuji kelayakan risikonya, sumber pembayaran, dan keabsahan kontrak. Namun demikian, Bank Banten tetap menjaga SLA agar pelayanan kepada nasabah tetap cepat dan akuntabel.

Bambang menegaskan, manajemen risiko di Bank Banten berjalan secara menyeluruh, tidak hanya pada saat kredit diberikan tetapi sejak tahap awal hingga monitoring pascakredit.

Ia merinci sejumlah langkah pengawasan yang diterapkan, seperti penguatan KYC dan verifikasi data, struktur persetujuan berbasis dual control, penerapan four eyes principle, review risiko independen, monitoring pasca kredit yang ketat, melakukan penerapan early warning system manual dan berbasis data, portofolio yang selektif dan terukur, dan penguatan kompetensi SDM.