Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN sebelumnya sempat mengkonfirmasi kasus kredit proyek fiktif tersebut kepada pihak OJK. Slamet Edy Purnomo, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK mengklaim, OJK sudah menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu. "Bahkan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian berdasarkan SKB antara OJK, kepolisian dan Kejagung (Kejaksaan Agung)," tutur Slamet Edy, kepada KONTAN, Minggu (9/8).
Namun saat dikonfirmasi kembali, apakah OJK menindaklanjuti kasus tersebut hingga ke tingkat penyidikan di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DJPK), Slamet Edy hingga tulisan ini diturunkan belum memberikan jawaban.
Pembiayaan ganda
Fakta menarik lainnya dari kasus ini adalah, aksi MJPL ternyata juga mengakibatkan kerugian bagi dua bank besar lain, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kedua bank BUKU IV ini juga menyalurkan kredit kepada MJPL pada tahun 2014 silam. Dalam fakta persidangan, saksi dari OJK menyebut ada pembiayaan ganda atas proyek yang diajukan MJPL sebagai jaminan kredit. Adanya kesaksian saksi OJK tersebut, dibenarkan oleh jaksa dan kuasa hukum terdakwa.
Terkait hal tersebut manajemen BCA memberikan penjelasan bahwa benar pihaknya membiayai proyek MJPL di Balongan dan Ngurah Rai. "Namun proyek tersebut tidak bersifat fiktif," terang Hera F Haryn, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Rabu (19/8)
Hera menyatakan pembiayaan tersebut awalnya macet namun telah diselesaikan dengan penjualan agunan dan aset lainnya sehingga BCA telah memperoleh settlement tunai. "Dapat kami sampaikan juga bahwa dalam menjalankan bisnis operasional perbankan, BCA senantiasa berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara prudent dan tetap mengkaji peluang serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian," imbuhnya.
Baca Juga: PermataBank menjalin kemitraan bisnis dengan Astra guna perluas layanan digital
Adapun pihak Bank Mandiri menyatakan benar ada kredit macet atas nama MJPL. "Baki debet per 31 Desember 2019 senilai Rp 685 miliar," tutur Rohan Hafas Senior Executive Vice President Corporate Relation PT Bank Mandiri Tbk kepada KONTAN, Rabu (19/8). Adapun limit kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MJPL mencapai Rp 845 miliar.
Rohan bertutur, bahwa pengajuan kredit MPJL ke Bank Mandiri juga mengatasnamakan proyek dari Pertamina. "Tapi kalau di Bank Mandiri, tidak untuk membiayai proyeknya, tetapi untuk anjak piutang atas dokumen-dokumen tagihan dari proyek Pertamina. Yang dijadikan jaminan adalah invoice plus jaminan fixed assets, karena Bank Mandiri meminta tambahan jaminan fixed assets," terang Rohan.
Pembayaran MJPL kepada Bank Mandiri mulai macet sejak 31 Januari 2018. Meski macet, Rohan menyatakan recovery rate atas kredit bermasalah MJPL oleh Bank Mandiri mencapai 80% hingga 90%.
Namun proses eksekusi barang jaminan terhenti, seiring proses persidangan. "sebelumnya sudah ada persetujuan bahwa debitur akan menjual sendiri asetnya. Apabila sampai masa tenggang 31 Juli 2019 belum terjual, maka Bank Mandiri berhak melakukan tindakan termasuk dan tidak terbatas pada lelang," ujar Rohan.
Selanjutnya: Bank Mandiri dan BCA Menjawab Kasus Kredit Proyek Fiktif Pertamina oleh PT MJPL
Selanjutnya: Kasus Kredit Proyek Fiktif Pertamina, 8 Pegawai Bank Permata Dituntut 5 Tahun Penjara
Selanjutnya: Bank Permata (BNLI) Diminta BEI Menjelaskan Kredit Proyek Fiktif Pertamina Rp 1,2 T
Selanjutnya: Mantan Direksi Bank Permata Tersandung Kredit Proyek Fiktif Pertamina Rp 1,2 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
