kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

LPS bisa bikin bank untuk menadah aset dari bank gagal


Sabtu, 11 Juli 2020 / 07:10 WIB
LPS bisa bikin bank untuk menadah aset dari bank gagal


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai salah satu mitigasi risiko menghadapi potensi krisis keuangan akibat pandemi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal mendirikan bank perantara (bridge bank) yang bertugas menampung aset-aset berkualitas tinggi dari sejumlah bank gagal.

Merujuk PP 33/2020, bank perantara dapat didirikan oleh LPS sebelum adanya bank yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif (BDPI).

Baca Juga: Implementasi kartu debit chip Bank BCA baru capai 57% hingga Mei

Sebagai catatan, BDPI mesti ditetapkan menjadi bank dalam pengawasan khusus (BDPK) terlebih dahulu sebelum dinyatakan sebagai bank gagal.

“Pembentukan bank perantara sebenarnya sudah ada ketentuannya sebelum ada pandemi, dan PP 33/2020 memperluas dan menegaskan kembali kewenangan LPS, pada situasi yang tidak normal ini,” kata Ketua Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam jumpa pers virtual, Jumat (10/7).

Memang, dalam UU 9/2016 tentang Penanganan, dan Pencegahan Krisis Sistem Keuangan LPS sudah punya kewenangan untuk mendirikan bank perantara. Namun pendirian bank perantara hanya untuk menyelesaikan masalah pada bank sistemik.

Baca Juga: Ada PP 33/2020, bank jumbo siap menadah aset bank bermasalah

Baru pada Peraturan LPS 2/2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas bank perantara bisa didirikan sebagai sebagai salah satu mode penyelesaian bank gagal non sistemik.

Secara umum, bank perantara bakal bertugas buat mengurasi sekaligus menghimpun sejumlah aset berkulaitas bagus dari bank gagal. Jika sudah dirasa mencukupi, LPS kemudian bakal menjual bank tersebut kepada investor.

“PP 33/2020 makin mempermudah LPS untuk mendirikan bank perantara. Prosesnya LPS perlu mengajukan izin pendirian kepada OJK, dan kepada Bank Indonesia dalam konteks keanggotaan sistem pembayaran nasional,” sambung Halim.

Baca Juga: Transaksi kartu debit BNI di e-commerce capai Rp 500 miliar selama semester I

Adapun berapa jumlah bank perantara yang bisa didirikan LPS, Halim bilang hal tersebut akan sangat tergantung berapa kebutuhannya. Sebab katanya kegagalan bank sendiri sejatinya tak bisa diprediksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×