Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - CIREBON. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong industri perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memperkuat kelembagaannya dengan meningkatkan struktur permodalan melalui merger.
Merger BPR merupakan bagian dari Program Konsolidasi Perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan.
"Untuk memperkuat Industri BPR yang sehat dan produktif diperlukan kelembagaan BPR dengan dukungan permodalan yang kuat agar BPR dapat menyediakan dana bagi sektor rill khususnya usaha mikro dan kecil serta agar BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin terjadi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam keterangan persnya, Kamis (24/10).
Baca Juga: Fintech Pendanaan lebih pilih tingkatkan mitigasi risiko dari pada mencari valuasi
Peluncuran merger PD BPR di Kabupaten Cirebon dilakukan Heru Kristiyana bersama Bupati Cirebon H. Imron dan dihadiri berbagai pimpinan lembaga dan institusi dari Pemerintahan di wilayah III Cirebon.
Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sebelumnya memiliki 19 BPR yang 7 di antaranya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah melakukan merger atau penggabungan sejak beberapa waktu lalu, sehingga saat ini sebanyak 12 BPR telah bergabung menjadi PD BPR Babakan, sementara 7 BPR lainnya bergabung menjadi PD BPR Astanajapura.
Heru mengatakan, OJK sangat mengapresiasi langkah strategis Bupati Cirebon dalam menggabungkan BPR milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon karena diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi BPR dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi terutama permodalan, SDM, teknologi informasi, produk dan layanan serta persaingan dengan lembaga jasa keuangan lainnya.
Baca Juga: Sudah BEP, Kredit Pintar tidak fokus tingkatkan valuasi perusahaan
Kedua BPR hasil merger tersebut juga diharapkan dapat mengembangkan bisnis sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon maupun bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
Menurut Heru, kehadiran BPR masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak layanan BPR yang tidak dapat diberikan oleh bank umum atau lembaga keuangan lainnya seperti lokasi yang dekat dengan masyarakat, layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Sejumlah strategi untuk penguatan dan pengembangan BPR sudah disiapkan OJK agar BPR dapat terus tumbuh dan berkembang melayani masyarakat, yaitu: penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola dan prinsip kehati-hatian, penguatan infrastruktur (SDM dan TI) serta penguatan daya saing melalui branding industri BPR, kerja sama berbasis Teknologi Informasi dan inovasi produk dan layanan.
OJK juga telah menerbitkan ketentuan-ketentuan untuk berbagai aspek di BPR, seperti aspek Kelembagaan, yaitu ketentuan kelembagaan BPR, kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor, tata kelola, dan ketentuan mengenai rencana bisnis BPR.
Baca Juga: Fintech P2P Avantee kerja sama dengan BPR Bahana Ekonomi Sentosa
Serta optimalisasi aspek Prudensial, yaitu Ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), penerapan manajemen risiko, Kualitas Aset Produktif, dan pelaporan BPR melalui sistem pelaporan OJK.
Tak hanya itu OJK juga menghimbau aspek Infrastruktur TI dan SDM, yaitu mengenai Standar Penerapan Teknologi Informasi (SPTI) dan sertifikasi kompetensi kerja bagi pengurus BPR.
Sebagai informasi, secara nasional, hingga Agustus aset, dana pihak ketiga dan kredit industri BPR terus berkembang yaitu total aset industri BPR mencapai Rp 143,2 triliun (9,62% yoy), DPK sebesar Rp 97,9 triliun (10,82% yoy), dan kredit yang disalurkan sebesar Rp 106,1 triliun (11,44% yoy).
Baca Juga: Sokong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, bank bjb Perkuat Kolaborasi
Sementara untuk wilayah Cirebon, total aset BPR meningkat 13,50% menjadi Rp 2,98 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga dan kredit masing-masing meningkat sebesar 14,30% menjadi Rp 2 triliun dan 15,14% menjadi Rp 2,34 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
