Sumber: Antara | Editor: Dupla Kartini
MATARAM. Para pemegang saham PT Bank NTB sepakat untuk memperkuat modal inti badan usaha milik daerah tersebut minimal Rp 1 triliun agar kokoh menjadi kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) II.
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi, selaku pemegang saham pengendali, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB, Kamis, mengatakan seluruh pemegang saham berkomitmen untuk memperbesar dukungan kepada Bank NTB dengan tidak mengambil dividen.
"Dividen itu pasti masuk APBD dulu, tapi nanti kembali lagi ke Bank NTB," ujarnya.
Sementara, Direktur Utama PT Bank NTB Komari Subakir menyebut, perolehan laba setelah pajak periode Januari-Desember 2015 naik 15,05% jadi Rp 225,11 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 195,67 miliar.
Dari total laba tersebut, 60% untuk dividen bagi 11 pemegang saham PT Bank NTB. Para pemegang saham tersebut adalah Pemerintah Provinsi NTB selaku pemegang saham pengendali. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.
"Semua pemegang saham sepakat dividen tahun buku 2015 untuk memperkuat modal inti. Ada juga dividen tahun buku 2014 sebesar 60% itu hanya 30% dibagi ke pemegang saham," kata Komari.
Komari menyebutkan, target pemenuhan modal inti sesuai rencana aksi pada 2015 adalah sebesar Rp 966,96 miliar, sedangkan modal inti bank yang tercatat sampai Desember 2015 sebesar 974,60 miliar. Dengan demikian, maka target pemenuhan modal inti pada 2015 telah tercapai.
Untuk tahun buku 2016, target pemenuhan modal inti sesuai rencana aksi pada 2015 adalah sebesar Rp 1,15 triliun, sedangkan modal inti bank yang tercatat sampai April 2016 sebesar Rp 1,07 triliun. Dengan demikian, maka target pemenuhan modal inti pada 2016 masih terdapat kekurangan Rp 75,6 miliar.
Kata Komari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-09/D.01/2015, meminta kepada pemegang saham pengendali untuk dapat terus memberikan dukungan penguatan modal, salah satunya dengan membatasi besaran dividen maksimum 30% sebagaimana kebijakan pemerintah yang telah diterapkan pada bank-bank BUMN.
"Jadi kami tidak khawatir modal inti yang sudah melebihi Rp 1 triliun akan berkurang, justru akan semakin bertambah karena semua pemegang saham sudah berkomitmen," katanya. (Awaludin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
