Reporter: Nina Dwiantika |
JAKARTA. Alasan klasik soal belum tuntasnya undang-undang pembebasan lahan masih menjadi faktor penghambat penarikan kredit perbankan. Sehingga kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) perbankan di sektor yang terkait lahan seperti infrastruktur pada Juni 2011 ini jumlahnya masih puluhan triliun.
Krishna Suparto Director Business Banking PT Bank BNI Tbk (BBNI) mengakui total undisbursed loan di BNI sebesar Rp 20 triliun disebabkan karena debitur khususnya pemilik proyek infrastruktur belum dapat mencairkan kredit. Menurutnya, infrastruktur tersebut merupakan kredit investasi (KI) yang memiliki tenor jangka panjang maka dari itu penarikan oleh debitur pun secara bertahap dan sesuai kebutuhan.
"Proyek infrastruktur seperti jalan tol itu sedikit seret padahal BNI sudah komit menyalurkan hingga Rp 10 triliun sepanjang tahun ini. Namun baru dicairkan Rp 2 triliun, sisanya tergantung pembebasan lahan tersebut," ungkap Gatot M. Suwondo Direktur Utama BNI, Selasa (26/7).
Tahun ini pun, undisbursed loan bank berlambang 46 tersebut kemungkinan besar hanya akan dicairkan oleh debitur-debitur dari sektor agribisnis, konstruksi, telekomunikasi, oil and gas, pertambangan dan listrik.
Lebih lanjut, Gatot menambahkan, pemberian kredit khususnya infrastruktur tidak hanya dipengaruhi dua faktor yakni usaha calon debitur (visible) dan belum terjangkau perbankan (bankable). Tetapi diperlukan juga land is not available (ketersediaan lahan).
Sementara itu, Pahala N. Mansury Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyatakan undisbursed loan Mandiri pada Maret 2011 mencapai Rp 53 triliun. Akan tetapi jumlah kredit yang belum dicairkan tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan pembukuan kredit sebesar Rp 251,8 triliun pada Maret 2011 lalu.
"Saat ini pertumbuhan kredit bank Mandiri sudah mencapai 22% dan akan merevisi kredit dari rencana bisnis bank (RBB) menjadi 23%," tutur Pahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
