Penyaluran KUR Perbankan Belum Ngebut pada Awal Tahun 2026

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan mulai berjalan pada awal 2026, meski belum sepenuhnya optimal di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah bank terlihat mencatat realisasi KUR masih di bawah target.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 mencapai Rp 270 triliun atau 96% dari target Rp 280 triliun yang ditetapkan.

Adapun di tahun ini, Pemerintah menetapkan plafon penyaluran KUR sebesar Rp 308,41 triliun. Alokasi dana ini meningkat dibandingkan realisasi penyaluran KUR pada tahun 2025 yang mencapai Rp 270,08 triliun.

Sebagai bank dengan penyalur KUR terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyalurkan KUR sebesar Rp31,42 triliun atau setara 17,46% hingga Februari 2026 dari total alokasi BRI tahun 2026 sebesar Rp180 triliun yang ditetapkan Pemerintah. Penyaluran tersebut telah menjangkau 643 ribu debitur UMKM di seluruh Indonesia.

Tidak hanya dari sisi volume penyaluran, BRI juga memastikan KUR disalurkan secara produktif ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam memperkuat sektor riil.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta jasa lainnya dengan porsi mencapai 64,13% dari total penyaluran.

Adapun, di antara sektor tersebut, pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai pembiayaan mencapai Rp13,25 triliun atau setara 42,18% dari total KUR yang telah disalurkan BRI, mencerminkan dukungan perseroan terhadap ketahanan pangan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI secara konsisten mengambil peran dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, khususnya dalam mendorong penguatan sektor UMKM yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“BRI akan terus berjalan beriringan dengan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada pembiayaan semata, tetapi juga diiringi dengan pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan," ujar Hery dalam siaran pers, Kamis (2/4/2026).

Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitasnya, memperluas skala bisnis, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun, komitmen tersebut tercermin dari capaian debitur KUR BRI yang berhasil naik kelas sebanyak 213 ribu debitur KUR atau setara 22,23% dari total sasaran tahun 2026 sebesar 962 ribu debitur.

PT Bank Mandiri Tbk juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp 7,35 triliun kepada 59.327 pelaku UMKM hingga Februari 2026. Realisasi ini setara 17,92% dari target KUR tahun ini sebesar Rp 41 triliun.

SVP Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri, Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan, penyaluran KUR didominasi sektor produksi.

“Penyaluran KUR didominasi sektor produksi sebesar 61,83% atau Rp 4,54 triliun, dengan sektor pertanian mencapai Rp 2,21 triliun,” ujarnya.

Selain pertanian, penyaluran juga mengalir ke sektor jasa produksi, industri pengolahan, hingga perikanan.

Dari sisi kualitas, kredit KUR Bank Mandiri masih terjaga dengan baik. “Tingkat non performing loan (NPL) KUR konsisten di bawah 1%,” tambahnya.

Untuk mendorong penyaluran sekaligus menjaga kualitas kredit, Bank Mandiri mengandalkan pendekatan ekosistem berbasis rantai nilai (closed-loop), yang menghubungkan nasabah wholesale dengan pelaku UMKM.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat penyaluran KUR sebesar Rp 1,7 triliun kepada 7.607 debitur hingga Februari 2026. Penyaluran ini didominasi sektor perdagangan.

Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal menyebut, realisasi tersebut masih sejalan dengan target yang ditetapkan.

“Secara alokasi proporsional hingga Februari 2026 telah mencapai 104%,” ujarnya.

Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah (NPL) KUR BNI berada di level 2,70% dan ditargetkan tetap terjaga di bawah level tersebut sepanjang tahun ini.

BNI melihat sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa masih menjadi penopang utama penyaluran KUR. Selain itu, dukungan terhadap sektor prioritas seperti ketahanan pangan juga terus diperkuat.

Untuk mempercepat penyaluran, BNI mengandalkan digitalisasi proses kredit guna meningkatkan kecepatan dan akurasi penilaian kelayakan debitur.

Di sisi lain, Bank BPD DIY mengakui penyaluran KUR di awal tahun masih belum optimal. Hingga 27 Maret 2026, realisasi KUR baru mencapai Rp 194,2 miliar dari total kuota Rp 1,2 triliun di tahun ini.

Direktur Pemasaran Bank BPD DIY R Agus Trimurjanto menyebut kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor penahan.

“Penyaluran KUR pada awal tahun 2026 belum optimal karena ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada perkembangan usaha UMKM,” ujarnya.

Dari sisi kualitas, NPL KUR BPD DIY tercatat naik dari 2,69% pada Desember 2025 menjadi 3,1% pada Januari 2026. Meski demikian, bank optimistis rasio tersebut dapat ditekan kembali di bawah 3%.

Adapun sektor yang masih potensial di tahun ini antara lain perdagangan, akomodasi, pertanian, dan pariwisata, seiring dengan tingginya aktivitas ekonomi di wilayah Yogyakarta.

Untuk menggenjot penyaluran sekaligus menjaga kualitas kredit, BPD DIY menerapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan SDM, selektivitas kredit, hingga memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah dan komunitas bisnis.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan, khususnya bank-bank Himbara, masih terjaga dengan baik sejalan dengan perkembangan KUR secara nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, baik dari sisi penyaluran maupun rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL), KUR masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali.

“Secara umum OJK menilai kondisi penyaluran dan rasio NPL KUR pada Himbara terjaga sejalan dengan perkembangan KUR nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Dian mengingatkan bahwa penyaluran kredit UMKM, termasuk KUR, memiliki karakteristik siklikal. Artinya, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan permintaan dari segmen UMKM, bukan semata-mata mencerminkan masalah fundamental.

“Penyaluran kredit UMKM termasuk KUR bersifat siklikal karena sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan permintaan kredit segmen UMKM,” jelasnya.

OJK mencatat, terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong kenaikan rasio kredit bermasalah, di antaranya penurunan daya beli masyarakat serta perlambatan ekonomi di sektor riil. Kondisi tersebut dinilai sangat memengaruhi pelaku usaha kecil yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi.

“Menurunnya daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi sektor riil membuat usaha kecil ikut terdampak,” kata Dian.

Untuk itu, OJK menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang kuat oleh perbankan dalam penyaluran kredit, termasuk KUR. Bank diminta tetap selektif dalam melakukan analisis kredit dan menjaga kualitas portofolio.

Perbankan juga diharuskan membentuk pencadangan yang memadai sebagai bantalan terhadap potensi risiko gagal bayar.

“Bank wajib menerapkan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik, termasuk membentuk CKPN yang memadai sebagai antisipasi risiko,” ujarnya.

Selain itu, OJK juga membuka ruang bagi perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha. Langkah ini dinilai penting agar kredit tidak langsung dikategorikan bermasalah selama masih ada peluang pemulihan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News