kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45905,16   6,41   0.71%
  • EMAS1.318.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pinjol ilegal resahkan masyarakat, pemerintah diminta lakukan 3 hal ini


Sabtu, 21 Agustus 2021 / 11:39 WIB
Pinjol ilegal resahkan masyarakat, pemerintah diminta lakukan 3 hal ini
ILUSTRASI. Penagihan p2p lending atau pinjaman online


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

2. Tingkatkan literasi digital

Lalu, selanjutnya, pemerintah juga harus membarengi pemutusan akses itu dengan peningkatan literasi digital dan literasi keuangan kepada pengguna internet.

Bila tidak, ini akan sangat berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki tingkat pendidikan yang terbatas.

"Utamanya berdampak pada masyarakat menengah ke bawah yang memang tingkat pendidikannya terbatas. Karena merekalah yang lebih banyak terjerat kasus pinjaman online itu," kata Fithra.

Dengan adanya akses yang terbuka luas, masyarakat bisa dengan mudah melihat iklan-iklan pinjol bertebaran di ruang maya dan .

"Bahkan mereka bisa mendapatkan cerita manis dari pinjol yang bisa pinjam ini itu dengan mudah, tanpa syarat macam-macam. Siapa yang tidak tergiur?" kata Fithra.

Ia menambahkan, tanpa literasi digital, masyarakat akan sulit menyaring informasi yang didapatnya di internet, termasuk informasi-informasi keliru soal pinjaman online ini.

Baca Juga: Per Juni 2021, outstanding pinjaman online capai Rp 23,38 triliun

Tanpa literasi digital, masyarakat juga akan kurang paham di mana mereka bisa mencari informasi pinjol yang kredibel, otoritas mana yang bertanggung atas pinjaman online seperti ini.

"Kalau mereka dapat info keliru atau cerita-cerita manis soal pinjol yang bisa menejerumuskan mereka, tangkisannya adalah informasi yang benar, melalui literasi tadi. Cuma itu caranya," kata Fithra.

Ia menyarankan, literasi digital yang dilakukan ini tak hanya menggunakan cara konvensional top-down alias pemerintah menyediakan konten literasi, lalu masyarakat diminta untuk membacanya.

"Karena kalau hanya begitu, masyarakat yang memiliki pendidikan terbatas kemungkinan tak akan membacanya," kata Fithra.

Ia berharap, pemerintah akan berkoordinasi lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, pihak swasta, komunitas, tokoh-tokoh penting di sekitaran lingkungan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital.

"Ini sama bila kita berbicara tentang vaksin. Sekarang program vaksinasi sudah mulai berhasil di level daerah. Karena apa? karena sudah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat yang bisa menjadi corong komunikasi," kata Fithra.




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×