kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pungutan OJK ditetapkan 0,03%-0,04% dari aset


Kamis, 03 Oktober 2013 / 13:43 WIB
Pungutan OJK ditetapkan 0,03%-0,04% dari aset
ILUSTRASI. Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II makin bertambah.


Reporter: Dea Chadiza Syafina |

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menentukan besaran pungutan yang akan dibebankan kepada industri jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan, besaran pungutan adalah 0,03%-0,04% dari total aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan jasa keuangan. Pertama, ini berlaku untuk industri keuangan non bank.

"Sudah ada, daftarnya panjang, saya tidak hafal. Tapi kisarannya 0,03%-0,04% dari aset," ujar Muliaman di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (3/10).

OJK terus mengikuti perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pungutan industri jasa keuangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pungutan itu diharapkan sudah dapat diterapkan pada 2014 mendatang.

Sementara itu, terkait transisi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK di 2014, Muliaman mengatakan akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BI. Nota kesepahaman ini berisi tentang kerja sama mikro dan makro, akses informasi dan data antara BI dan OJK.

Dalam nota kesepahaman itu, di antaranya juga akan diatur mengenai mekanisme pembagian tugas pengawasan. Nota kesepahaman tersebut rencananya akan diteken kedua pihak sebelum tahun fiskal 2013 berakhir. "Mungkin setelah APEC," jelasnya.

Sebelumnya Muliaman memperkirakan penerimaan pungutan biaya operasional OJK dalam melakukan pengawasan industri sektor keuangan setidaknya mencapai Rp 1,96 triliun. Sementara tahun selanjutnya diperkirakan mencapai Rp 3,33 triliun dan 2016 sebesar Rp 3,74 triliun. Pungutan akan diberlakukan ke seluruh industri yang diawasi OJK, kecuali perbankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×