Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Rencana kebijakan redenominasi rupiah yang dilontarkan oleh Bank Indonesia sudah mengundang perdebatan di masyarakat. Banyak kalangan
yang menilai langkah penyederhanaan pencatatan digit uang tersebut hanya akan merepotkan. Belum lagi jika menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti sistem pencatatan berikut sistem IT-nya. Misalnya di kalangan pelaku industri keuangan seperti perbankan dan pasar modal.
BI sendiri mengakui, ongkos merupakan konsekuensi logis dari sebuah perubahan. Namun, BI menilai manfaat redenominasi cukup sebanding dengan kerepotannya. "Biaya pasti ada, label harga jadi dua. Tapi nanti kan ada benefitnya juga, pencatatannya menjadi lebih sederhana," ungkap Pjs. Gubernur BI Darmin Nasution, Selasa (3/8).
Darmin menambahkan, dalam rentang lima sampai tujuh tahun ke depan aplikasi atau alat-alat hitung akan banyak yang sulit digunakan kembali karena angka nol di mata uang bakal kian banyak. "Digit akan melampau kemampuan mesin. Jadi benar ada biaya namun masing-masing kita nanti juga akan mendapatkan benefit nasional dan itu lebih banyak daripada kalau dibiarkan (tetap seperti sekarang)," jelas Darmin.
Untuk kalangan perbankan, perubahan sistem juga diperlukan supaya pencatatan angka nanti tidak rancu. "Sistem baru bank juga harus dibuat, diubah dulu agar tidak rancu, katakan sistemnya bisa diubah sekitar tahun 2011 -2012 supaya bank menyiapkan aplikasinya," katanya. Biayanya pun harus ditanggung masing-masing pelaku industri.
Deputi Gubernur BI Budi Rochadi menambahkan, BI serius dengan kebijakan ini. "Kami bahas sejak lima enam tahun lalu namun baru intensif dua tahun ini. Jadi, jangan sampai gagal, harus mantap tidak bisa mundur-mundur," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
