Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah senilai Rp 200 teriliun ke Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) pada September lalu. Hingga saat ini, sejumlah bank pelat merah juga sudah mulai menyalurkan sebagian dana tersebut.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) salah satunya. Bank ini sudah menyalurkan Rp 34,5 trilliun atau setara 63% dari total dana Rp 55 triliun yang ditempatkan di Bank Mandiri.
Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menegaskan bahwa pihaknya optimistis bisa menyerap penempatan dana ini secara optimal hingga 100% pada akhir tahun ini.
Novita menjelaskan, Bank Mandiri memprioritaskan penyaluran dana pemerintah ini ke sektor dan industri padat karya serta UMKM.
Selain itu Bank Mandiri turut menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis lainnya, antara lain perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, serta kawasan industri.
“Fokus pembiayaan ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi serta penguatan industri nasional berbasis nilai tambah domestik,” terang Novita, Senin (6/10/2025).
Baca Juga: Ini Sumber Dana SAL Rp 200 Triliun yang Bakal Disalurkan ke Himbara
Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) juga memaparkan jika bank telah menyerap 45% dari total dana yang diterima BRI sebesar Rp 55 triliun.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa dana tersebut sebagian besar telah disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan fokus utama bank.
“Sekitar 45% telah tersalurkan ke lapangan. Sebagian besar dana ini mengalir ke UMKM, karena BRI adalah bank dengan segmen UMKM terbesar di Indonesia," ungkap Hery.
Hery mengatakan jika BRI menargetkan penyaluran seluruh dana yang diterima dari Kemenkeu sebesar Rp 55 triliun ini bisa terealisasi 100% dalam waktu maksimal dua bulan ke depan.
“Mungkin ya kalau secara paling lama 2 bulan atau sebulan setengah mungkin udah selesai,” tambahnya.
Baca Juga: BSI Cuma Kebagian Dana SAL Rp 10 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Tak ketinggalan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) (BBTN) mengatakan penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun di BTN saat ini berjalan masih on track. Perseroan mengombinasikan penempatan dana tersebut dengan dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat untuk disalurkan sebagai kredit dan pembiayaan.
“Sehingga dana tersebut termasuk dalam kapasitas penyaluran kredit, yang secara rata-rata per bulannya di BTN dapat (menyalurkan) mencapai sekitar Rp 6 – Rp 7 triliun,” kata Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando.
Ramon menegaskan, jika kucuran dana Rp 25 triliun dari Kemenkeu yang ditempatkan di BTN ini terutama diarahkan ke sektor perumahan, karena portfolio terbesar BTN adalah kredit ke sektor ini.
Terakhir, Ramon menyampaikan jika BTN optimistis keseluruhan dana pemerintah ini bisa terserap pada Desember tahun ini.
“BTN optimistis dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun dapat terserap dengan optimal hingga Desember tahun ini,” terang Ramon.
Asal tahu saja, tujuan Menkeu Purbaya menempatkan dana Rp 200 triliun ini ke perbankan Himbara ialah untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Ruang Fiskal Sempit, Pemerintah Diperkirakan Bakal Rutin Gunakan SAL 5 Tahun ke Depan
Namun, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyampaikan jika realisasi penyaluran kredit dari dana pemerintah ini dampaknya masih terbatas dan belum terasa secara luas.
Menurutnya, transmisi kebijakan fiskal semacam ini memerlukan waktu dan sinergi antara ketersediaan kredit dengan daya serap sektor riil. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala permintaan yang belum pulih sepenuhnya, serta tekanan biaya produksi yang tinggi.
Akibatnya, meskipun dana telah mengalir ke perbankan dan sebagian tersalurkan, efek berantai terhadap produksi, konsumsi, dan penyerapan tenaga kerja belum optimal.
“Dengan kata lain, kebijakan ini baru berdampak pada sisi suplai keuangan, belum sepenuhnya menjangkau sisi permintaan dan produktivitas masyarakat,” ujar Rizal.
Dari sisi efektivitas, Rizal menyebut penyaluran dana ini lebih terasa sebagai stimulus likuiditas jangka pendek ketimbang akselerator pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuan awal untuk menggerakkan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.
Kata dia, ini disebabkan 2 hal. Pertama, distribusi kredit masih terkonsentrasi pada sektor yang relatif aman dan bankable, sementara sektor informal dan mikro yang paling rentan belum banyak tersentuh. Kedua, belum ada mekanisme yang memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, bukan hanya untuk restrukturisasi atau pelunasan kredit lama.
Rizal pun menyoroti jika dana penempatan pemerintah di Himbara cenderung lebih banyak terserap pada sektor-sektor formal dengan profil usaha stabil seperti perdagangan besar dan eceran modern, industri manufaktur menengah-besar, pertanian korporatif, serta proyek konstruksi dan infrastruktur yang memiliki kontrak pemerintah.
“Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disertai langkah korektif berupa credit targeting ke sektor-sektor prioritas seperti pertanian modern, industri kecil pengolahan, dan rantai pasok desa-kota, serta pengawasan berbasis output dan penciptaan lapangan kerja,” lanjutnya.
Baca Juga: Realisasi Serapan Belanja K/L 2025 Lambat, Anggarannya Berpotensi Jadi SAL
Hal yang sama pula disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Wijayanto mengamati sejak ada kucuran dana ini hingga saat ini, belum ada pergerakan perbaikan daya beli. Pun terlihat dunia usaha dan investor masih wait and see.
Lebih lanjut Wijayanto menyampaikan bahwa BRI dan Mandiri yang telah menyalurkan sebesar dana tersebut dalam periode tiga minggu berjalan ini tampak sulit dipahami, jika keseluruhannya merupakan kredit baru.
“Info bahwa Bank BRI dan Bank Mandiri telah menyalurkan 45% dan 65% dana dari Menkeu tentunya counterintuitive,” tegasnya.
Dia pun mendorong sejumlah bank Himbara tersebut untuk memberikan konfirmasi, apakah keseluruhan penyaluran dana tersebut diserap oleh kredit baru atau sekedar hasil creative accounting.
“Makanya, BRI dan Mandiri perlu memberikan konfirmasi apakah itu benar-benar kredit baru atau sekedar hasil creative accounting,” tandasnya.
Selanjutnya: Kementerian ESDM Kaji Pembentukan Badan Baru Awasi Distribusi LPG 3 Kg
Menarik Dibaca: 5 Makanan yang Mengurangi Risiko Penurunan Kognitif Setelah Usia 55 Tahun, Apa Saja?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
