Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Suntikan dana dari pemerintah diharapkan bisa membantu menyeimbangkan neraca Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di tahun ini. Meski begitu, peningkatan penerimaan iuran masih tetap jadi pekerjaan rumah yang harus dikebut.
Kemal Imam Santoso Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan menyebut ada beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran. Dus, penerimaan iuran bisa digenjot setinggi mungkin.
Salah satunya kata dia adalah menjalin lebih banyak kerja sama dengan mitra-mitra lain. Tujuan agar payment point bisa diperbanyak. "Dengan begitu akan memudahkan peserta untuk membayar iuran secara tepat waktu," kata dia, Rabu (19/7).
Selain itu, upaya untuk mendorong faskes tetap menjaga kualitas pelayanan juga bakal terus dijaga. Hal ini dinilai penting karena bila peserta merasa kualitas pelayanan buruk, maka akan muncul keengganan untuk membayar iuran lagi secara rutin.
Program supply chain financing menjadi salah satu cara untuk menjaga pelayanan faskes ini. Dimana faskes akan diberi kemudahan dalam mengatur cahsflow yang pada akhirnya pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diharapkan akan terus terjaga.
Penerimaan iuran memang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang dihadapi BPJS Kesehatan. Di mana, sampai semester pertama 2017 ini, dia bilang penerimaan iuran badan sosial tersebut baru mencapai Rp 35,6 triliun. Sementara target sampai akhir tahun adalah di kisaran Rp 80 triliun, sehingga ada mismatch Rp 5,8 triliun.
Selain lewat penggenjotan iuran, pengendalian klaim juga menjadi salah satu strategi untuk menekan miss match neraca BPJS Kesehatan. Beberapa langkah yang dilakukan adalah dengan mempromosikan gerakan hidup sehat dan memerangi penyimpangan pelayanan kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
