AASI Beberkan Pro dan Kontra Asuransi Sosial dengan Skema Syariah

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) membeberkan pro dan kontra adanya asuransi sosial dengan skema syariah.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Eksekutif AASI Ronny Ahmad Iskandar mencontohkan salah satu asuransi sosial yang sudah diterapkan dengan skema syariah adalah BPJS Ketenagakerjaan di Aceh.

Dari sisi pro, Ronny tak memungkiri bahwa potensi pasar syariah di Indonesia besar karena mayoritas penduduk Muslim, tetapi kekhawatiran muncul ketika masuk ke real market itu kontribusinya terbilang masih minim karena hanya 5% dari total asuransi secara nasional.

"Artinya, kalau asuransi sosial dibuat skemanya syariah, bisa dikonversikan yang selalu didengungkan bahwa Indonesia punya potensi yang besar ke pasar real," ungkapnya saat rapat Panja Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Ronny menambahkan, apabila asuransi sosial skema syariah masuk ke real market, tentu dapat memperkaya pilihan masyarakat Muslim yang ingin memiliki produk asuransi.

Selain itu, Ronny mengatakan kalau misalnya terbentuk asuransi sosial syariah secara umum, seperti BPJS Ketenagakerjaan ada yang syariah, tentu membutuhkan instrumen investasi.

Dengan demikian, penerbitan instrumen investasi berbasis syariah oleh pemerintah atau perusahaan dapat meningkat, sehingga berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ronny mengatakan adanya asuransi sosial syariah secara langsung akan memberikan dampak literasi asuransi syariah kepada masyarakat. Contohnya, saat kehadiran BPJS Kesehatan, ada kekhawatiran bahwa asuransi kesehatan akan tersaingi. Namun, justru adanya BPJS Kesehatan bisa langsung mengedukasi masyarakat bahwa asuransi kesehatan ternyata dibutuhkan.

"Artinya, kalau asuransi sosial syariah diterapkan, otomatis akan ada literasi gratis yang cukup masif," tuturnya.

Ronny mengatakan adanya asuransi sosial skema syariah juga bisa menumbuhkan literasi dan inklusi sehingga berdampak terhadap perkembangan asuransi syariah.

Dari sisi kontra, AASI memandang perlu atau tidaknya penyedia asuransi sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya, untuk membentuk unit syariah. Selain itu, dia bilang perlu waktu juga melakukan literasi kepada masyarakat tentang asuransi sosial syariah.

"Untuk asuransi syariah saja, kami dua kali kerja menjelaskan soal asuransi, kemudian terkait syariahnya. Apalagi, semisal ditambah dengan adanya asuransi sosial syariah nantinya," katanya.

Lebih lanjut, Ronny tak memungkiri adanya keterbatasan instrumen investasi syariah saat ini. Dengan demikian, apabila ada asuransi sosial syariah, tentu keterbatasan instrumen investasi syariah akan berdampak terhadap industri asuransi syariah juga. Oleh karena itu, perlu disikapi dengan matang apabila ada asuransi sosial syariah.

Selain itu, Ronny mengatakan hasil investasi syariah juga masih di bawah konvensional, sehingga kurang menarik minat masyarakat.

Dia juga menyoroti tak semua tokoh agama atau masyarakat muslim berpandangan halal mengenai asuransi syariah. Dia bilang hal itu tentu perlu dipikirkan secara bersama-sama.

Oleh karena itu, guna mendorong keberhasilan asuransi sosial syariah nantinya jika ada, AASI menilai perlu adanya beberapa gebrakan yang dibuat. Salah satu usulannya, yakni mewajibkan pekerja di lembaga keuangan syariah untuk memiliki asuransi sosial syariah.

Ronny juga mengungkapkan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan sehingga bisa terbentuk kepercayaan masyarakat tentang asuransi sosial syariah.

"Adanya pengelolaan dana masyarakat, tentu tata kelola investasi juga perlu diperbaiki. Dengan demikian, manfaatnya akan lebih banyak," katanya.

Selanjutnya, meningkatkan layanan yang terintegrasi untuk memberikan pengalaman yang baik kepada masyarakat mengenai asuransi sosial syariah. Ditambah, memperkuat data analitik secara digital untuk mengembangkan asuransi sosial syariah.