Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).
Mengenai hal itu, Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Indonesia (Aslindo) berharap LKM bisa bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke depannya.
"Misalnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyedia pupuk atau kebutuhan pertanian lainnya, kemudian kami (LKM/LKMS) bisa memberikan akses permodalan atau menampung tabungan atas hasil usaha masyarakat di desa yang selama ini sudah berjalan," ujar Ketua Umum Aslindo Burhan kepada Kontan, Senin (21/7).
Lebih lanjut, Aslindo menilai kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak begitu berdampak terhadap bisnis LKM yang sudah ada saat ini, khususnya yang berfokus pada simpan pinjam. Ke depannya, Burhan meyakini bisnis LKM akan tetap berjalan, meski ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal itu karena LKM bukan lembaga baru di desa-desa.
Baca Juga: Unjuk Rasa Driver Ojol, Forum Konsumen Sebut Tuntutan Layak Dipertimbangkan
Burhan mencontohkan sebelumnya sudah ada program pemerintah dalam bentuk simpan pinjam dan LKM tetap berjalan dan tumbuh. Artinya, LKM bisa berdampingan dengan entitas yang ada di desa-desa.
Meskipun demikian, Burhan menyampaikan LKM juga perlu melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dia menyebut LKM harus siap bersaing dalam hal apapun di desa, meningkatkan inovasi produk, serta meningkatkan pelayanan dan menguatkan lembaga.
"Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap LKM makin kuat. Apalagi, kalau LKM sudah terjalin dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saya yakin masyarakat akan makin kuat tingkat kepercayaannya terhadap LKM," tuturnya.
Untuk mendorong kinerja, Burhan mengatakan upaya yang bisa dilakukan LKM saat ini, yaitu memperkuat dari sisi kompentensi sumber daya manusia. Misalnya, mengedepankan sertifikasi bagi pengurus dan pelatihan kepada seluruh jajaran sumber daya manusia dalam waktu dekat.
Selain itu, perlu adanya perbaikan tata kelola yang akan diperkuat dengan ketentuan yang terdapat dalam rancangan Peraturan OJK (POJK) tentang Pelaporan Tata kelola bagi LKM/LKMS.
Baca Juga: Pemerintah Buka Seleksi Calon Dewan Pengawas INA dari Profesional, Cek Persyaratannya
"Aslindo juga akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro, sehingga akan terus menumbuhkan aset LKM/LKMS. Ditambah, terus bekerja sama dengan lembaga penjaminan kredit," kata Burhan.
Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman LKM per Maret 2025 mencapai Rp 1,06 triliun. Nilai itu meningkat 1,92%, jika dibandingkan posisi per Desember 2024 yang sebesar Rp 1,04 triliun. Adapun aset LKM tercatat mencapai Rp 1,61 triliun per Maret 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
