kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.577.000   7.000   0,27%
  • USD/IDR 16.842   24,00   0,14%
  • IDX 8.932   6,55   0,07%
  • KOMPAS100 1.228   0,34   0,03%
  • LQ45 866   -1,24   -0,14%
  • ISSI 324   0,77   0,24%
  • IDX30 439   -1,36   -0,31%
  • IDXHIDIV20 516   -2,40   -0,46%
  • IDX80 137   0,11   0,08%
  • IDXV30 144   -0,04   -0,03%
  • IDXQ30 140   -0,96   -0,68%

Biaya Provisi Bank Diproyeksi Masih Akan Meningkat di Tahun 2026


Kamis, 08 Januari 2026 / 19:20 WIB
Biaya Provisi Bank Diproyeksi Masih Akan Meningkat di Tahun 2026
ILUSTRASI. Transaksi Kartu Kredit (KONTAN/Baihaki)


Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mayoritas bank besar terlihat masih mencatatkan kenaikan pada beban pencadangan atau biaya provisi hingga November 2025 lalu.

Jika dilihat dari laporan bulanan bank, BBRI tercatat menanggung beban pencadangan sepanjang sebelas bulan pertama tahun ini mencapai Rp 37,8 triliun, naik 6,52% secara tahunan.

Kemudian, BBTN mencatatkan beban pencadangan yang naik 139,4% secara tahunan jadi Rp 5,28 triliun, lalu beban BBCA naik 92,15% menjadi Rp 3,3 triliun, dan BBNI naaik 3,1% menjadi Rp 6,6 triliun.

Baca Juga: Kebijakan PPN DTP 100% untuk Rumah Tapak Berdampak Positif bagi Asuransi Properti

David Pirzada, Direktur Risk Management BNI menyampaikan, peningkatan biaya provisi pada umumnya tidak selalu menandakan tingkat risiko yang tinggi selama masih berada dalam appetite bank. 

"Peningkatan provision charge BNI pada 2025 salah satunya disebabkan oleh peningkatan Aset BNI yang didominasi oleh peningkatan ekspansi kredit," kata David kepada Kontan, Kamis (8/1/2026).

David menyebut, pada rencana bisnis bank 2026, biaya provisi BNI diproyeksikan meningkat dari tahun 2025. Peningkatan ini salah satunya mempertimbangkan laju ekspansi yang akan dicapai BNI pada 2026.

"Meskipun terjadi peningkatan pada sisi provision charge, hal ini tidak menurunkan target Laba BNI pada 2026," ucap David.

Adapun biaya provisi terbesar di BNI berada pada segmen korporasi. Hal ini kata David disebabkan, karena korporasi merupakan segmen dengan Baki Debet terbesar di BNI.

Menurut David, bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi, industri Pengolahan merupakan sektor ekonomi terbesar, sehingga sektor ini juga merupakan sektor dengan biaya provisi terbesar.

Di sisi lain, David menyebut masih tingginya ketidakpastian ekonomi global harus tetap dicermati karena dapat berdampak terhadap kualitas portofolio kredit BNI. Saat ini, risiko kredit BNI dinilai telah menunjukkan perbaikan kualitas kredit pada rasio LaR, pra NPL, dan NPL pada Desember 2025.

Baca Juga: Permintaan Kredit Lesu, Panin Bank Tekan Undisbursed Loan Jadi Rp 37,95 Triliun

"BNI terus mengupayakan strategi pertumbuhan kredit yang sehat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian bank," ujar dia.

Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo menjelaskan, kenaikan beban pencadangan pada tahun ini disebabkan kenaikan risiko kredit di beberapa segmen.

"Tapi kami terus melakukan berbagai upaya agar NPL bisa susut dan semakin membaik di tahun ini," katanya.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat penurunan biaya provisi hingga November 2025 sebesar 6,47% menjadi Rp 1,06 triliun.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menjelaskan penurunan provisi bukan semata strategi untuk menjaga profitabilitas, melainkan cerminan dari membaiknya kualitas kredit.

“Penurunan provisi terjadi karena adanya perbaikan asset quality, terutama dari pembayaran dan penurunan watch list accounts,” ujar Lani.

Ia menambahkan, perbaikan kualitas aset tersebut terutama berasal dari segmen non-ritel. Hal ini turut menekan kebutuhan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sepanjang tahun lalu.

Meski demikian, Lani menilai, tren biaya provisi ke depan masih akan sangat bergantung pada dinamika pertumbuhan kredit. Menurutnya, risiko kredit secara umum masih dapat terjaga, namun tetap terdapat tantangan apabila pertumbuhan kredit tidak sejalan dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Bank Mulai Kurangi Penempatan di SRBI, Fokus Dorong Penyaluran Kredit

“Dari sisi risiko kredit seharusnya bisa terjaga, namun risikonya ada pada apakah total kredit bisa tumbuh lebih tinggi dari normal kredit macet. Ini sangat bergantung pada permintaan kredit,” jelas dia.

Lebih lanjut, Lani menyebut bahwa pemulihan daya beli masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pertumbuhan kredit ke depan. Jika daya beli meningkat, permintaan kredit berpeluang naik, namun tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menekan kualitas aset.

“Apakah permintaan kredit bisa naik seiring daya beli yang membaik, ini yang masih perlu kita lihat ke depan,” jelas Lani.

Adapun Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, kenaikan pencadangan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) perbankan umumnya terjadi akibat adanya bukti objektif penurunan kualitas kredit atau impairment. Kondisi ini tercermin dari memburuknya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya di tengah tekanan ekonomi.

Memasuki tahun 2026, kebutuhan pembentukan CKPN diperkirakan akan lebih stabil, bahkan berpeluang menurun, seiring dengan melambatnya ekspansi kredit perbankan. Selain itu, perbankan dinilai telah membentuk pencadangan yang cukup besar sepanjang 2025 sebagai langkah antisipatif terhadap risiko kredit.

“Jika ekspansi kredit melambat, pencadangan CKPN di 2026 cenderung lebih stabil atau menurun karena sebagian besar cadangan sudah dibentuk pada 2025,” ujar Trioksa.

Adapun sektor-sektor pendorong pembentukan CKPN dinilai cukup beragam. Namun, sektor yang tergolong memiliki risiko kredit lebih tinggi saat ini berasal dari industri dengan perputaran barang yang relatif lambat atau slow moving goods.

Baca Juga: Phishing hingga Skimming, Modus Bobol Kartu Kredit Kian Agresif

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain otomotif, perumahan, dan elektronik. Perlambatan penjualan di sektor-sektor tersebut berpotensi menekan arus kas pelaku usaha, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran kredit.

Ke depan, kata Trioksa perkembangan risiko kredit perbankan sangat bergantung pada kondisi perekonomian, terutama daya beli masyarakat. Jika daya beli menunjukkan perbaikan, risiko kredit diperkirakan akan lebih terkendali dan tekanan terhadap kualitas aset perbankan dapat mereda.

"Sebaliknya, jika pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dari perkiraan, perbankan masih perlu menjaga sikap kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan mengelola pencadangan agar stabilitas kinerja keuangan tetap terjaga," imbuhnya.

Selanjutnya: Pemesanan Tiket Kereta Api Lebaran 2026 Kapan Dibuka?

Menarik Dibaca: 10 Pilihan Jus Penurun Kolesterol Alami Paling Cepat yang Layak Dicoba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2026) Global Finance 2026

[X]
×