Reporter: Anna Suci Perwitasari |
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan paling tidak, ada dua pekerja rumah bagi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode yang baru. Keduanya adalah masalah inflasi dan nilai tukar rupiah.
Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz dua hal tersebutlah yang masih kurang ditegakkan saat masa kepemimpinan Gubernur BI saat ini, Darmin Nasution.
"Inflasi sebenarnya ada di posisi sukses dan tidak sukses. Karena kalau BBM naik pasti inflasinya akan jebol, jadi masih sangat tergantung," katanya, Selasa (19/2).
Sedangkan untuk masalah nilai tukar rupiah, saat ini kepemimpinan Darmin dinilai belum sepenuhnya menjaga nilai tukar rupiah, tak heran jika akhirnya rupiah terus melemah. Selama ini BI memang tidak dapat berbuat banyak terhadap nilai tukar rupiah mengingat adanya bentrokan pada Undang-Undang Lalu Lintas Devisa.
"BI seharusnya punya kontrol sehingga rupiah bisa terus menguat. Jadinya BI harus punya grand strategi. Selama ini tidak ada," beber Harry. Diharapkan ke depannya pun akan ada peraturan atau undang-undang mengenai inflasi dan juga nilai tukar untuk menjadi pedoman pengendalian kedua hal tersebut.
Sementara mengenai suku bunga acuan, Harry bilang mulai tahun depan akan berpindah menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal lain yang juga perlu dipikirkan calon Gubernur BI adalah mengenai masalah sistem pembayaran. Diperkirakan akan semakin banyak transaksi yang tidak lagi menggunakan uang tunai, dan lebih banyak transaksi non tunai seperti menggunakan kartu kredit, kartu debit, kartu elektronik money (Flazz, e-toll card, Brizzi dan lainnya) dan juga adanya wacana belanja menggunakan pulsa.
Sebenarnya, kepemimpinan Gubernur BI mendatang akan jauh lebih mudah. Karena pengawasan sistem perbankan akan sepenuhnya diserahkan ke OJK di 2014 mendatang. Sementara Gubernur BI saat ini Darmin Nasution akan habis masa jabatannya pada 22 Mei mendatang.
Saat ini DPR masih menunggu calon Gubernur BI yang akan diajukan Presiden terakhir pada 22 Februari. "Jika tidak dikirim hingga 22 Februari artinya Presiden melanggar UU," jelas politisi asal Partai Golkar tersebut.
Sebenarnya Darmin masih berpotensi kembali memangku jabatan sebagai orang nomor satu di otoritas bank sentral tersebut karena masih ada satu periode lagi untuk kembali menjabat. Beberapa kebijakan Darmin yang dinilai sukses adalah adanya program men-domestik-an perbankan, aktifnya peranan BI untuk membuka pasar luar negeri agar perbankan domestik dapat melebarkan sayapnya di negara lain.
Nama lain yang cukup mencuri perhatian adalah Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany. Sayangnya mantan ketua Bapepam-LK ini masih enggan mengomentari hal tersebut.
Apalagi, Fuad mengaku hingga saat ini dirinya pun belum dipanggil Presiden terkait berita dicalonkannya sebagai Gubernur BI. "Kan saya bilang itu gosip artinya ya belum dipanggil," ujarnya saat dihubungi Kontan.
DPR sendiri menyatakan tidak keberatan dengan latar belakang para calon yang hendak diusung Presiden. "Mau dari dalam (BI), atau dari pemerintahan, atau juga bankir tidak masalah. Yang penting saat visi misinya dan komitmennya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
