Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja keuangan emiten perbankan di periode semester I-2025 cukup variatif. Meski demikian, dari sisi pertumbuhan laba, bank swasta terlihat masih melaju kencang dibandingkan dengan kinerja bank milik negara.
Bahkan, mayoritas dari perbankan pelat merah justru mencatatkan penurunan laba di periode Januari-Juni 2025. Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mencatatkan penurunan laba 11,5% YoY jadi Rp 26,53 triliun dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang turun 5,6% YoY jadi Rp 10,69 triliun di semester I-2025.
Adapun, penurunan yang dialami oleh bank pelat merah ini lebih banyak dipengaruhi oleh beban provisi yang memang meningkat. Ini menjadi pertanda bahwa ada risiko yang meningkat di portofolio kredit mereka.
Secara rinci, beban provisi dari BRI mengalami kenaikan sekitar 25,8% YoY menjadi Rp 23,3 triliun di periode Januari-Juni 2025. Sementara itu, beban provisi BNI mengalami kenaikan 7,9% YoY menjadi Rp 3,78 triliun.
Baca Juga: Laba Bersih BRI Group Capai Rp 26,3 Triliun di Semester 1-2025, Turun 11,5%
Hal tersebut berbanding terbalik dengan kinerja bank-bank swasta yang justru mampu mempertahankan profitabilitas mereka. Di mana, perbankan swasta ini telah berhasil menekan beban impairment yang mereka miliki.
Sebagai contoh, ada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang telah membukukan laba senilai Rp 29 triliun atau naik sekitar 8%. Beban provisi dari bank swasta terbesar ini telah turun 43,4% secara tahunan.
Hal serupa terjadi di PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan laba bersih senilai Rp 3,45 triliun dengan tetap tumbuh 1,4% YoY. Salah satu penopang pertumbuhan labanya juga berasal dari turunnya biaya provisi sekitar 24,9% YoY.
Pengamat Perbankan Moch. Amin Nurdin mengungkapkan, kalau secara umum dari sisi kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sejatinya mengalami kondisi sama, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah. Namun, yang menjadi pembeda adalah bagaimana kualitas kredit yang mereka salurkan.
Dalam hal ini, Amin mengungkapkan jika kualitas kreditnya baik, maka pembentukan pencadangan yang berasal dari biaya provisi tak perlu banyak dilakukan. Berbeda cerita, kata Amin, jika kualitas ada pemburukan sehingga pembentukan pencadangan busa mengurangi laba.
Baca Juga: Tumbuh 8%, Laba BCA (BBCA) Tembus Rp 29 triliun pada Semester I 2025
Di sisi lain, ia melihat bank-bank swasta ini tidak terbebani oleh program-program pemerintah. Sebab, Amin tak memungkiri salah satu penyebab kualitas kredit di bank-bank negara memburu adalah karena kewajiban menjalankan program pemerintah.
“Karena ini sifatnya kewajiban bagi bank milik negara, maka margin setipis apa pun juga tetap mereka laksanakan, dan ini makin menekan kinerja,” ujar Amin.
Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan mengungkapkan perbedaan ini tidak lepas dari fokus bank swasta yang konsisten pada efisiensi operasional dan selektivitas dalam penyaluran kredit.
Di sisi lain, bank-bank pelat merah wajib terlibat dalam program-program pemerintah, yang meskipun mendukung stimulus ekonomi nasional,keuntungannya tidak setinggi portofolio komersial. Ditambah, segmen penerima program ini juga lebih sensitif terhadap perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli, sehingga risiko kreditnya lebih tinggi.
“Risiko gagal bayar juga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Ekky melihat ini sejalan dengan pergerakan harga saham bank negara yang labanya sedang tertekan juga mengalami penurunan harga.
Oleh karenanya, saat ini bank swasta terlihat menjadi pilihan yang lebih menarik bagi investor, terutama bagi mereka yang mencari kestabilan dan prospek jangka menengah yang kuat.
“Sementara bank negara tetap penting dalam konteks pembangunan nasional, namun dari sisi return dan efisiensi, bank swasta masih lebih unggul untuk saat ini,” ujar Ekky.
Baca Juga: BNI Raup Laba Bersih Rp 10 Triliun di Semester I-2025
Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa pihaknya selalu mengambil peran penting dalam mendukung keberpihakan pada sektor produktif dan juga ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini termasuk program-program prioritas pemerintah yang menyasar perekonomian kerakyatan.
Adapun, program-program pemerintah yang telah didukung oleh BRI, antara lain penyaluran KUR yang sudah mencapai Rp 83 triliun, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Koperasi Desa Merah Putih hingga kredit rumah subsidi yang sudah sekitar Rp 13 triliun.
“BRI tidak hanya tumbuh secara sehat, tapi juga mendukung keberpihakan pada sektor produktif dan juga ekonomi kerakyatan. Ke depan, BRI akan terus menjaga kualitas asetnya dan meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan,” ujar Hery.
Di sisi lain, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengungkapkan bahwa salah satu kunci utama dalam strategi menjaga profitabilitas adalah faktor manajemen biaya yang dinilai sangat penting.
Menurutnya, faktor tersebut mampu berdampak pada kualitas aset yang baik dan pada akhirnya membuat bank tidak perlu mengeluarkan beban untuk pencadangan terlalu banyak. Di mana, NPL dari CIMB Niaga masih di kisaran 1,88%.
“Kami tahu kapan harus kencangkan ikat pinggang tapi investasi kunci tetap berjalan,” ujar Lani.
Selanjutnya: Daya Beli Seret, Perang Harga Mobil Kian Sengit pada Semester II/2025
Menarik Dibaca: Karakteristik Kucing Anggora dan Cara Merawatnya, yuk Intip Ulasan Berikut Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
