Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pusat diketahui ikut turun tangan menangani permasalahan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS). Ini pula yang berujung rencana penggabungan usaha Bank Banten dengan PT Bank Pembangnan Dearah Jawa Barat Tbk (BJBR).
Letter of Intent yang diteken oleh Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai pemegang saham terakhir Bank Banten bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kamis (23/4) lalu dilakukan setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden.
“Dalam rapat pembahasan penyehatan Bank Banten tersebut dihadiri juga oleh Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Dalam Negeri yang bersama-sama menyepakati usaha penyehatan Bank Banten,” Kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam akun youtube-nya, Minggu (25/4).
Baca Juga: Tekanan di Bisnis Multifinance Makin Besar, Ada Ancaman Kerugian Rp 24,25 Triliun
Presiden Joko Widodo disebut meminta OJK membentuk tim khusus dalam rangka penyelamatan Bank Banten. Sementara Bank BJB diminta presiden untuk membantu sepenuhnya operasional Bank Banten.
Sedangkan dalam keterangan resmi dari Humas Pemprov Banten, Senin (25/4), Gubernur Wahidin bilang proses penggabungan usaha saat ini tengah membahas soal manajemen dan komposisi saham pascamerger.
Wahidin juga menambahkan, oleh OJK para pihak diberi waktu hingga tiga bulan untuk merampungkan proses penggabungan usaha ini. Pascateken LoI, kedua Pemprov Banten, dan Pemprov Jabar juga akan segera menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).
Baca Juga: Kredit seret, Bank BJB revisi target laba
Penggabungan usaha memang jadi opsi paling potensial bagi Pemprov Banten menyelamatkan Bank Banten. Sebab, jika dilakukan mandiri, Pemprov mesti mengucurkan dana yang besar hingga Rp 2,8 triliun. Nilai tersebut lebih dari 20% APBD Banten 2020 senilai Rp 13,214 triliun.
“Pemprov Banten dari awal berupaya mempertahankan Bank Banten. Kalau melalui suntikan APBD, kami harus siapkan dana Rp 2,8 triliun,” sambung Wahidin.
Sebelum akhirnya teken LoI, Gubernur Wahidin juga mengaku sebelumnya berencana menggabungkan Bank Banten dengan PT Bank BJB Syariah, entitas anak Bank BJB.
Deputi Komisioner Humas Dan Logistik OJK Anto Prabowo sebelumnya mengaku kepada Kontan.co.id bahwa aksi penggabungan usaha ini murni aksi korporasi dan bebas intervensi, terutama dari OJK.
“OJK memandang latar belakang merger ini sebagai aksi korporasi yang dalam pandangan para pemegang saham merupakan kerangka business to business,” kata Anto kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: Bank kecil terhimpit regulasi permodalan
Asal tahu, di tengah pandemi Covid-19 OJK diberikan perluasan kewenangan untuk mengintervensi bank melakukan konsolidasi. Ini tercantum dalam Perppu 1/2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19.
Dalam pasal 23 ayat (2) Perppu 1/2020, ada perluasan tambahan wewenang OJK untuk dapat memberi perintah konsolidasi, baik berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi kepada LJK melalui perintah tertulis. Sebelum beleid ini terbit, intervensi OJK terkait konsolidasi di industri perbankan terbatas pada imbauan.
Baca Juga: Ini kronologi gaji PNS yang sempat tak bisa cair di Bank Banten
Pun dalam POJK 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank, Otoritas menentukan dua kriteria bank yang bisa dipaksa berkonsolidasi: Bank dinilai OJK memiliki masalah keuangan , dan pemegang sahamnya dinilai tak mampu meningkatkan upaya penguatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
