/2026/01/08/2095425830.jpg "MBG hingga KDMP, Mampukah Program Pemerintah Dorong Pertumbuhan Kredit 2026?")
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mandat pembiayaan program pemerintah yang diemban himbara menjadi katalis positif bagi perkembangan kredit. Namun, itu tak serta-merta menjadikannya motor pendorong kredit, melainkan semata penahan agar pertumbuhan kredit tak kian melambat.
Tahun lalu, pemerintah memberikan sejumlah mandat bagi himbara. Di antaranya untuk menyalurkan pembiayaan atau kredit bagi program utama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sebagai salah satu pengemban mandat, Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan kepatuhannya melalui realisasi penyaluran dukungan pembiayaan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG sebesar Rp 181 miliar hingga Desember 2025.
Dalam implementasinya, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar memastikan pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance (GCG) untuk menjaga keberlanjutan usaha.
“Komitmen bank dalam mendukung program strategis pemerintah dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir,” kata Wisnu kepada Kontan, Kamis (15/1/2026).
Untuk MBG, selain pembiayaan dapur, BSI juga melakukan optimalisasi layanan digital agar manajemen arus kas usaha SPPG lebih mudah.
Baca Juga: POJK 35/2025 Buka Ruang DP 0%, Pengamat Ingatkan Risiko Kredit Bermasalah
Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) diketahui telah menyalurkan pembiayaan untuk MBG sebesar Rp 104,4 miliar hingga kuartal III-2025. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyebut dana tersebut disalurkan untuk pembangunan dapur MBG di berbagai wilayah.
Selain itu, BRI juga memberikan fasilitas keuangan dan layanan perbankan kepada lebih dari 3.000 SPPG sebagai wujud dukungannya terhadap program prioritas pemerintah.
Perihal risiko kredit, Hery menyebut SPPG cukup bankable dalam hal kemampuan mencicil. Pasalnya, dapur memiliki margin yang bisa dipergunakan untuk membayarkan kembali pinjaman yang diambil dari bank.
Sementara untuk KDMP, nampaknya bank-bank belum masif atau bahkan belum mulai melakukan penyaluran. Belum ada bank yang merincikan jumlah penyaluran pembiayaan ke KDMP.
Hanya saja, Wisnu bilang, “BSI melakukan pembiayaan sindikasi bersama bank himbara kepada Agrinas untuk kebutuhan pembangunan gerai, gudang, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih.”
Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman, jika bank memang belum mulai menyalurkan pembiayaan terhadap KDMP, itu mencerminkan kehati-hatian yang rasional. Pasalnya, belum ada model bisnis, skema penjaminan, serta pembagian risiko yang jelas terkait program tersebut.
“Tanpa desain risk sharing yang kuat, baik melalui penjaminan, kepastian off-taker, maupun dukungan fiskal, potensi tekanan kualitas kredit tetap perlu diantisipasi sejak awal,” jelas Rizal kepada Kontan, Minggu (18/1/2026).
Potensi dan Risiko
Dari sudut pandang perbankan, Rizal bilang pembiayaan program pemerintah seperti MBG dan KDMP pada dasarnya membuka sumber permintaan kredit baru yang bersifat policy-driven.
“Penyaluran pembiayaan dapur SPPG MBG yang telah dijalankan menunjukkan adanya respons awal bank terhadap peluang di sektor sosial-produktif yang selama ini kurang tergarap,” papar Rizal.
Bagi perbankan, hal itu memberi ruang diversifikasi portofolio kredit dengan basis permintaan yang relatif jelas karena ditopang program negara. Namun, secara skala, nilai pembiayaan yang sudah berjalan masih terlalu kecil untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan kredit, sehingga dampaknya lebih bersifat penahan pelemahan ketimbang pendorong ekspansi.
Baca Juga: BI Rate Turun, Kredit Konsumer Berpotensi Pulih Bertahap pada 2026
Meski nominalnya cenderung kecil, risiko yang perlu dicermati tetap soal keberlanjutan arus kas debitur. Menurut Rizal, risiko terbesar terletak pada aspek implementasi dan kepastian pembayaran, khususnya jika mekanisme pencairan dana pemerintah ke pelaksana program tersendat atau struktur kontraknya belum sepenuhnya bankable.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira juga bilang, meski MBG dan KDMP dialokasikan melalui pos belanja di APBN, tak ada jaminan pembayaran selalu lancar.
“Kondisi defisit APBN hampir menembus 3%, dan tantangan fiskal ke depan makin berat,” ujar Bhima, Minggu (18/1/2026).
Namun, bukan cuma itu. Bhima juga menyoroti risiko penurunan kualitas kredit seiring besarnya konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG. Oleh karena itu, ia bilang bank harus benar-benar selektif dan memperhatikan latar belakang serta aktor politik di belakang SPPG.
Belum lagi permasalahan lainnya, seperti kasus keracunan serta indikasi markup dan korupsi pada program MBG. Menurutnya, hal itu membawa risiko peningkatan rasio kredit macet dalam jangka menengah.
Di luar itu, ia sepakat bahwa penyaluran pembiayaan terhadap MBG dan KDMP tak bakal serta-merta mendorong kinerja kredit tumbuh ke atas 9% pada 2026. Bhima menilai, himbara sebaiknya jangan terpaku pada penugasan, tetapi juga mencari sektor-sektor industri swasta yang berkembang.
Selanjutnya: Cara Meningkatkan Rating Culture di TheoTown dan Mengapa Itu Penting
Menarik Dibaca: 10 Manfaat Konsumsi Tape Singkong untuk Kesehatan Tubuh yang Jarang Diketahui
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Foreign Exchange & Hedging Strategies](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_17122515210200.jpg)
