kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45909,31   7,91   0.88%
  • EMAS1.354.000 1,65%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

OJK bakal ikut pantau implementasi program Tapera


Kamis, 04 Juni 2020 / 16:02 WIB
OJK bakal ikut pantau implementasi program Tapera
ILUSTRASI. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau PP Tapera. Dengan berlakunya beleid ini, maka seluruh pekerja di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan sebanyak 3% gaji per bulan akan dipangkas untuk iuran simpanan Tapera.

Adapun, dana tersebut nantinya akan dikelola tersendiri oleh Badan Pengelola (BP) Tapera. Nantinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan ikut mengawasi pengelolaan dana Tapera tersebut. 

"Tapera ini prinsipnya sama seperti lembaga keuangan lain, tetap harus menetapkan kaidah governance dan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah," kata Ketua Dewan Komisoner OJK Wimboh Santoso  dalam video konferensi, Kamis (4/6).

Baca Juga: Mengenal Tapera, iuran baru yang bakal potong gaji karyawan 2,5%

Menurut dia, OJK juga tidak akan memberikan perlakuan khusus terkait Tapera terutama dari segi prinsip kehati-hatian (prudential) yang menjadi pilar utama lembaga keuangan. Sementara itu, dari sisi ekonomi menurut Wimboh, Tapera punya nilai positif lantaran bisa memberikan insentif yang cukup besar bagi masyarakat dan memudahkan untuk kepemilikan rumah. 

"Tapera ini suku bunganya murah, ada penjaminannya juga dan menurut hemat kami pemerintah sangat concern (perhatian) dengan sektor perumahan," tegas Wimboh.

Sebagai informasi, BP Tapera nantinya tak hanya mengelola dana perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS), melainkan juga seluruh perusahaan. Di dalam Pasal 7 PP No. 25 Tahun 2020 menjelaskan dana Tapera berasal dari pekerja yang gajinya dipotong, meliputi PNS dan ASN, Anggota TNI/ Polri termasuk prajurit siswa TNI, pejabat negara, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, juga termasuk pekerja swasta.

Selain itu, dalam PP tersebut juga disebutkan, bahwa besaran iuran peserta yang telah ditetapkan adalah sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. 

Dari potongan 3% tersebut, sebesar 0,5% akan dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan sisanya yakni sebesar 2,5% akan dipotong dari gaji atau penghasilan pekerja.

Baca Juga: BBTN diuntungkan adanya Tapera karena pendanaan lebih pasti daripada FLPP

Nantinya, BP Tapera akan memanfaatkan dana yang dikumpulkan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga pembiayaan perumahan komersial. 

Nah, status kepersertaan Tapera pekerja baru akan berakhir ketika memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau tidak dapat memenuhi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut. 

Adapun, bagi yang kepesertaan-nya berakhir, berhak untuk memperoleh pengembalian simpanan dana tersebut, paling lambat 3 bulan setelah masa kepersertaan-nya berakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×